Hukuman Aung San Suu Kyi Dipotong Jadi Dua Tahun Penjara

BANGKOK, KOMPAS.TV - Pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, mendapat pengurangan hukuman penjaranya dari empat tahun menjadi dua tahun.

Hal itu setelah pengampunan sebagian oleh bos junta militer, seperti dilaporkan televisi pemerintah Myanmar yang dilansir Straits Times, Senin (06/12/2021).

Suu Kyi sebelumnya mendapat hukuman empat tahun penjara karena dianggap terbukti menghasut perbedaan pendapat dan melanggar aturan pandemi Covid-19.

Ini adalah putusan pengadilan pertama dalam serangkaian dakwaan yang ditujukan kepada Suu Kyi oleh rezim junta militer Myanmar.

Suu Kyi, yang memimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa, saat ini ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan sejak kudeta.

Dia telah menghabiskan sekitar 15 tahun di bawah tahanan rumah selama episode awal pemerintahan militer Myanmar.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan kepada BBC, seperti dilansir Straits Times, Suu Kyi akan menjalani hukumannya di tempat dia ditahan saat ini, daripada dikirim ke penjara.

Tidak jelas apakah pengaturan ini akan berlaku untuk hukuman penjara lain yang mungkin dia terima.

Suu Kyi menghadapi beberapa tuduhan lain, termasuk korupsi, melanggar undang-undang rahasia resmi, hasutan, dan memiliki walkie-talkie secara ilegal.

Pendukungnya percaya ini adalah tuduhan palsu yang digunakan untuk mengakhiri karir politiknya.

“Kami sudah tahu mereka tidak akan membebaskannya. Jadi kita harus bertindak, untuk membebaskannya sendiri,” tulis pengguna Facebook Aung Thiha dalam bahasa Myanmar setelah vonis dijatuhkan.

Baca Juga: Pengadilan Myanmar Vonis Suu Kyi 4 Tahun atas Kasus Penghasutan dan Pelanggaran Prokes

Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, mengindikasikan bahwa dia telah menghubungi junta Myanmar untuk mencoba membantu menyelesaikan krisis politik negara itu.

Hun Sen, yang memimpin Asean tahun depan, mengatakan pada Senin bahwa ia kemungkinan akan melakukan perjalanan ke Naypyitaw untuk bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing.

Menteri luar negeri rezim Myanmar Wunna Maung Lwin juga dijadwalkan mengunjungi Kamboja pada Selasa, dalam salah satu perjalanan luar negeri yang langka oleh seorang anggota junta sejak kudeta militer 1 Februari yang tidak populer.

Anggota parlemen Malaysia Charles Santiago, yang mengetuai Anggota Parlemen Asean untuk Hak Asasi Manusia, menyebut keputusan itu sebagai "parodi keadilan" dan mengatakan tuduhan terhadap Suu Kyi dan lusinan anggota parlemen lainnya yang ditahan "tidak lebih dari alasan oleh junta militer untuk membenarkan perebutan kekuasaan ilegal mereka”.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hari Senin mendesak pembebasan Suu Kyi.

Dengan menggunakan nama lama Myanmar, dia mengatakan: “Penghukuman yang tidak adil oleh rezim militer Burma terhadap Aung San Suu Kyi dan penindasan terhadap pejabat yang dipilih secara demokratis lainnya merupakan penghinaan lebih lanjut terhadap demokrasi dan keadilan di Burma.”

Selama di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan dalam menanggapi pertanyaan media tentang putusan tersebut, “Kami sangat berharap bahwa semua pihak dan faksi di Myanmar akan, demi kepentingan jangka panjang negara dan bangsa, menjembatani perbedaan mereka di bawah kerangka konstitusional dan hukum, dan terus mempromosikan proses transisi demokrasi yang diperoleh dengan susah payah yang sesuai dengan kondisi nasional Myanmar.”

Baca Juga: AS Mengutuk Ulah Junta Militer Myanmar Terhadap Pengunjuk Rasa yang Berujung Kematian

Pemenang Hadiah Nobel berusia 76 tahun, yang dihormati oleh mayoritas orang di Myanmar sebagai "Ibu Suu", memimpin NLD meraih kemenangan telak dalam pemilihan 2015 dan 2020.

Namun pemilu yang terakhir dibatalkan oleh junta atas tuduhan kecurangan pemilu yang belum diverifikasi secara independen.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing berjanji untuk mengadakan pemilihan umum baru dan mengakhiri keadaan darurat saat ini pada Agustus 2023.

Suu Kyi secara nominal adalah kepala Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah entitas yang didirikan pada April dan terdiri dari anggota parlemen terguling dan aktivis yang menentang hak junta untuk memerintah.

Presiden terguling Win Myint, yang ditahan seperti Suu Kyi setelah kudeta dan sama-sama mendapat tuduhan menghasut, juga mempertahankan gelarnya di NUG.

Win Myint juga mendapat putusan hukuman empat tahun penjara hari Senin atas tuduhan yang sama yang dihadapi Suu Kyi. Win Myint pun juga mendapat potongan hukuman setengahnya melalui grasi sebagian.

Sepuluh bulan setelah kudeta, junta militer masih berusaha memadamkan perlawanan yang meluas terhadap kekuasaannya.

NUG pada 7 September mendeklarasikan "perang pertahanan rakyat" melawan junta militer dan "pasukan pertahanan rakyat" bersenjata kemudian melancarkan pemberontakan melawan militer.

Baca Juga: Truk Junta Militer Myanmar Tabrak dan Gilas Pengunjuk Rasa di Yangon, 5 Orang Tewas

Kekerasan oleh militer dan milisi pro-junta juga meningkat. Pada Minggu, sebuah kendaraan militer berisi tentara menabrak kerumunan pengunjuk rasa tidak bersenjata di Yangon, dilaporkan menewaskan sedikitnya lima orang.

Krisis Myanmar mencengkeram ASEAN hampir sepanjang tahun. Blok negara-negara Asia Tenggara itu dilaporkan hanya membuat sedikit kemajuan sejak membuat cetak biru untuk membantu menyelesaikan krisis Myanmar pada bulan April.

Salah satu bagian dari rencana ini menyerukan dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, yang oleh Santiago dipandang tidak terjadi karena "junta menahan salah satu pihak di penjara".

Mengingat kerasnya junta, sembilan anggota ASEAN yang tersisa menutup Jenderal Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak para pemimpinnya pada Oktober, meminta Myanmar untuk mengirim "perwakilan non-politik" sebagai gantinya.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Straits Times