Kompas TV internasional kompas dunia

Pengadilan Myanmar Vonis Suu Kyi 4 Tahun atas Kasus Penghasutan dan Pelanggaran Prokes

Senin, 6 Desember 2021 | 17:41 WIB
pengadilan-myanmar-vonis-suu-kyi-4-tahun-atas-kasus-penghasutan-dan-pelanggaran-prokes
Warga Myanmar berdemonstrasi di Mandalay pada 5 Maret 2021 menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dari tahanan junta militer Myanmar. Pada Senin (6/12/2021), Suu Kyi divonis empat tahun penjara atas dua kasus. Ia masih dijerat kasus lain dengan potensi hukuman total lebih dari 100 tahun. (Sumber: Associated Press)

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Pemimpin tertinggi Myanmar yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi,  divonis empat tahun penjara pada Senin (6/12/2021). Vonis tersebut dijatuhkan berdasarkan dua tuntutan, yakni penghasutan dan pelanggaran protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19.

Suu Kyi disidangkan dalam pengadilan khusus di Naypyidaw. Pengadilan ini tertutup dari media atau pengamat independent.

Akan tetapi, seorang pejabat hukum bersedia membocorkan hasilnya kepada Associated Press. Namun, ia tidak mau namanya diungkap karena takut dihukum junta militer.

Menurut pejabat itu, sidang ini baru mengadili dua kasus yang dituduhkan kepada Suu Kyi. Kasus lain baru disidangkan awalnya pekan depan.

Suu Kyi sendiri dijerat berbagai kasus oleh pengadilan junta militer Myanmar, mulai dari penghasutan hingga korupsi. Apabila dinyatakan bersalah atas semua kasus, pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu bisa dihukum lebih dari 100 tahun penjara.

Hukuman Suu Kyi atas kasus penghasutan akan dipotong 10 bulan. Pasalnya, ia telah menjalani ditahan selama proses persidangan.

Baca Juga: Aung San Suu Kyi Dapat Dakwaan Korupsi Tambahan dari Junta Militer Myanmar, Dituduh Beli Helikopter

Selain itu, hukuman Suu Kyi juga belum ditentukan apakah akan dijalani di penjara atau dikenai tahanan rumah.

Suu Kyi divonis bersalah menyebarkan informasi palsu dan menghasut yang bisa mengganggu ketertiban publik. Ia juga didakwa melangar protokol kesehatan dalam kampanye partainya untuk pemilu November 2020.

Pemilu tersebut dimenangi partai NLD dan partai-partai sekutu militer kehilangan banyak posisi. Militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintah pada Februari 2021.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Associated Press



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:50
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19