> >

Dibahas dalam Debat Capres, Jokowi Sebut Utang RI Masih Sesuai UU dan Lebih Rendah dari Tetangga

Ekonomi dan bisnis | 9 Januari 2024, 06:00 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Terminal Pakupatan Tipe A, di Kota Serang, Banten tersebut, Senin (08/01/2024). (Sumber: BPMI Setpres)

“Utang yang digunakan untuk aktivitas produktif, jangan yang non-produktif, misalnya utang digunakan untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan,” kata Anies seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya. 

Menurutnya, membeli alutsista bekas menggunakan utang luar negeri bukanlah situasi yang tepat.Selain itu, utang luar negeri ini juga harus dihitung dengan teliti agar kedaulatan Indonesia tidak berpotensi diintervensi oleh negara pemberi utang.

Anies menilai, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harusnya tak lebih dari 30%

Sedangkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai, utang luar negeri Indonesia masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan negara lain, yakni sekitar 40% dari PDB.

Baca Juga: Jokowi Resmikan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, dari Cimanggis ke Soetta 30 Menit

“Saya tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal utang, kita sangat dihormati, mereka hormat dengan indonesia, kita tidak pernah gagal utang,” ucap Prabowo. 

Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan utang menjadi hal yang harus diwaspadai terlebih untuk pembangunan infrastruktur dan sektor yang berisiko tinggi.

"Utang itu memang bisa mematikan, maka hati-hati kalau mau utang," kata Ganjar.

"Terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi, kita mesti hitung betul. Kita mesti prudent betul. Karena ini pernah dilakukan dan membikin banyak negara kolaps karena utang," imbuhnya. 

Baca Juga: KemenPANRB akan Maraton Rapat dengan K/L dan Pemda Bahas Teknis Rekrutmen CASN 2024

Ia melanjutkan, jika ingin membangun infrastruktur dengan kekuatan dalam negeri, pertumbuhan ekonomi mesti didorong agar mencapai 7%

"Namun demikian, kalau ingin memakai kekuatan dalam negeri artinya, wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%, kemudian government berjalan bisa dengan baik, maka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) turun 4 persen," tuturnya. 

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV, Antara


TERBARU