> >

Pemerintah akan Tambah Anggaran untuk Klaim Perawatan Pasien Covid-19

Ekonomi dan bisnis | 19 Juli 2021, 08:17 WIB
Seorang nakes berjalan di ruang isolasi pasien Covid-19 di RSUD Kota Bogor. Indonesia saat ini kekurangan nakes karena kelelahan dan terpapar Covid-19.  (Sumber: Kompas/Kristianto Purnomo)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah menaikkan anggaran di sektor kesehatan dari  sebelumnya sebesar Rp193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers secara virtual pada Sabtu (17/7/2021) lalu.

Secara rinci, tambahan anggaran di sektor kesehatan akan dialokasi antara lain,

- untuk insentif tenaga kerja (nakes) sebesar Rp 1,08 triliun,

- penyediaan paket obat isoman Rp 400 miliar,

- pembangunan rumah sakit darurat Rp 2,75 triliun,

- percepatan vaksinan oleh TNI/Polri Rp 1,96 triliun,

- operasional penebalan PPKM mikro oleh TNI di daerah Rp 790 miliar,

- pengadaan oksigen dari dalam dan luar negeri Rp 370 miliar,

- tambahan alokasi klaim perawatan pasien Rp 25,87 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, insentif nakes ditambah karena rumah sakit darurat membutuhkan tambahan tenaga kesehatan. Berdasarkan kajian Kementerian Kesehatan, setidaknya dibutuhkan 3.000 dokter baru dan 20.000 perawat untuk penanganan kasus Covid-19 yang saat ini naik.

Baca Juga: Dukung Dunia Usaha, Pemerintah Beri Berbagai Insentif Pajak Sampai Perekonomian Pulih

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menambah anggaran bidang kesehatan untuk klaim perawatan pasien Covid-19 yang saat ini anggarannya sudah ada Rp 40 triliun, termasuk untuk tagihan 2020. Tambahan tersebut diberikan untuk mengantisipasi biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri.

”Total biaya untuk perawatan pasien akan mencapai Rp 65,9 triliun. Kementerian Kesehatan dan jajarannya juga akan membangun berbagai pusat rumah sakit darurat di dalam mengantisipasi kenaikan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait upaya agar serapan anggaran kesehatan semakin optimal, pemerintah akan melibatkan TNI dan Polri untuk pendidtribusian vaksin dan obat-obatan di daerah.

”Mulai pekan depan, TNI/Polri serta bidang BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) akan membantu pelaksanaan vaksinasi di daerah untuk mendorong pelaksanaan vaksinasi bisa mencapai 3 juta dosis per hari,” ujar Sri Mulyani.

Secara total, pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dari semula Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Penambahan anggaran paling tinggi diberikan untuk sektor perlindungan sosial yang dari semula Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun, serta di sektor kesehatan dari semula Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun.

Baca Juga: Tangani Covid-19, Menkeu Sri Mulyani akan Realokasi Anggaran Sebesar Rp 31 Triliun

 

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU