Pak Anies, Jangan Tenggelamkan Kelapa Gading, Warga Minta Kembalikan Dana Banjir

KOMPAS.TV - Warga Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cepat bertindak mengatasi banjir.

Hal tersebut salah satunya diakui Ani yang merupakan warga Perumahan Bangun Cipta Sarana, Kelapa Gading.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi konkret dalam menangani persoalan banjir di Kelapa Gading.

Bukan tanpa alasan, menurut Ani, selama ini dirinya belum melihat adanya kesungguhan upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatasi banjir.

"Apa Kelapa Gading ini mau ditenggelamkan?" seloroh Ani sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Banjir Jakarta: 2.393 Jiwa Mengungsi, Jakut dan Jaktim Paling Parah

Sementara Dessy, warga perumahan Kelapa Nias, Kelapa Gading, juga mengaku tak melihat upaya sungguh-sungguh Pemprov DKI Jakarta. Malahan, Dessy menilai, banjir tahun ini semakin parah.

"Ini sudah semakin parah, tolonglah berbuat sesuatu. Saluran air dicek lagi, sungai-sungai waduk dikeruk lagi, saya lihat sekarang tidak seperti dulu," ucap Dessy.

Dia pun menyoroti alokasi anggaran banjir Pemprov DKI Jakarta yang dipotong membuat banjir makin parah.

"Sudah saatnya anggaran banjir tak lagi dipotong. Kembalikan semuanya anggaran penanganan banjir supaya rakyat enggak susah begini. Kasihan rumah warga yang rendah, setiap hujan lebat rumahnya terendam," ucap Dessy.

Baca Juga: Banjir Kelapa Gading: Warga Minta Pintu Air Dibuka, Anies Tunggu Air Laut Surut

Anggaran Banjir Jakarta

Tahun 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta hanya berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun.

Anggaran normalisasi Kali Ciliwung dikurangi dari semula Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar (Kompas, 11/11/2019).

Persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019 memaksa pengurangan anggaran untuk program antisipasi banjir Pada awal Januari lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat menyoroti keputusan Pemprov yang memangkas anggaran itu.

Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak memprioritaskan penanganan banjir.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir, terbukti dengan sedikitnya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.

Padahal, naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.

Pemprov DKI Jakarta sendiri batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang untuk normalisasi.

Baca Juga: Pemprov DKI: Banjir Kelapa Gading karena Air Tidak Bisa Mengalir ke Laut

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan itu. Menurut Anies, tudingan itu tidak benar.

"Bukan hanya tidak benar, itu mengarang," ujar Anies di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020).

Anies pun tidak mau berkomentar lebih banyak mengenai tudingan tersebut.