Aspirasi Dikabulkan, Angkot di Bogor Diperbolehkan Beroperasi Selama Lebaran

BOGOR, KOMPAS.TV - Tuntutan sopir angkutan umum kota (angkot) di Kota Bogor, Jawa Barat yang berunjuk rasa pada hari Senin (17/4/2023) dikabulkan Pemerintah Kota Bogor.

Para sopir tersebut membawa aspirasi agar tidak ditangkap atau dihentikan operasinya selama Lebaran tahun ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo mengatakan telah membuat surat pernyataan dan membolehkan angkot beroperasi selama Lebaran.

Baca Juga: Saat Rencana Revitalisasi Angkot di Depok Masih Buntu

"Meskipun ada kekurangan syarat untuk disebut laik jalan," tutur Eko dikutip dari Antara.

Eko menjelaskan Kementerian Perhubungan memberi toleransi kepada angkot di Kota Bogor tetap beroperasi selama tarif bus Biskita Trans Pakuan belum resmi diberlakukan.

Toleransi itu memberikan peluang para sopir angkot untuk mencari rezeki di tengah aktivitas masyarakat yang meningkat saat Lebaran.

Baca Juga: Momen Warga Bogor Antusias Antre dapat Paket Sembako dari Presiden Jokowi

Selain itu, kelonggaran juga diberikan agar tidak ada kecemburuan dari para sopir dan pengusaha angkot. Pasalnya bus Biskita Trans Pakuan masih gratis hingga saat ini.

Pemerintah Kota Bogor dan Kementerian Perhubungan telah mengajukan tarif bus Biskita Trans Pakuan sebesar Rp4.000 per sekali rute.

Tarif itu tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Cara Isi Saldo e-Toll via Tokopedia, BRI, BCA, BNI, Mandiri untuk Mudik Lebaran 2023

Sementara, tarif angkot hingga saat ini berada di antara Rp5.000 sampai Rp5.500 per sekali rute.

Eko menegaskan bahwa kebijakan toleransi ini belum ditentukan sampai kapan, namun pihaknya akan segera melakukan rapat kembali untuk memutuskannya.

"Yang jelas ini aspirasi mereka untuk Lebaran," kata Eko.

Baca Juga: Mahfud MD Minta Pemda Izinkan Ormas Salat Ied di Fasum Meski Beda Lebaran: Tak Perlu Ribut

Para sopir angkot yang berunjuk rasa pada hari Senin telah diterima oleh Wali Kota Bogor Bima Arya untuk berdialog dan bersepakat dengan pemerintah setempat.

Usai berhasil bersepakat, mereka pindah ke depan Gedung DPRD Kota Bogor dan mengutarakan aspirasi mereka hingga sore hari.