Ditinggal Warganya Berdemo ke Kantor Gubernur NTB terkait Polemik Lahan, Gili Trawangan Lengang

GILI TRAWANGAN, KOMPAS.TV – Ada pemandangan yang berbeda di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (15/3/2023).

Suasana terpantau agak lengang, terutama di jalan utama di pantai timur yang biasanya ramai dipadati warga dan wisatawan. Sejumlah toko, warung, juga kios yang menawarkan aktivitas wisata seperti snorkling juga tampak tutup. 

Pasalnya, ratusan warga Gili Trawangan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur NTB di Mataram, Lombok terkait polemik lahan 75 hektare (ha) yang hingga kini belum kunjung usai. 

Di area pelabuhan barang tempat lokasi bongkar muat barang, tak nampak aktivitas apa pun. Padahal, biasanya area ini riuh dipadati para buruh yang menaikturunkan muatan dan kusir dongol (andong atau delman khusus barang) yang hilir mudik mengangkut barang. 

Pasar Gili Trawangan yang biasanya dipadati para penjual dan pembeli kebutuhan pangan juga tampak lengang. Dari belasan lapak di los Pasar Gili Trawangan, hanya dua lapak dan satu kios yang terpantau beroperasi. Sayur dan buah-buahan yang dijual pun merupakan persediaan kemarin, lantaran tak ada pasokan bahan makanan segar yang datang hari itu.

“Ya, hari ini tidak ada barang datang. Yang jualan juga semua pergi demo. Bos saya juga pergi demo, saya diminta jaga,” tutur seorang penjual yang menolak disebutkan namanya. 

Baca Juga: Warga Gili Trawangan Siap Geruduk Kantor Gubernur NTB soal Polemik Lahan, Imbau Tak Adakan Aktivitas

Sejak dua hari lalu, memang beredar surat imbauan bagi berbagai elemen seperti lembaga dan organisasi, pula warga di Gili Trawangan agar tak melakukan aktivitas sebagai bentuk dukungan bagi warga yang berunjuk rasa di kantor Gubernur NTB hari ini.

Namun, pelayanan bagi wisatawan tetap dilakukan. Pengangkutan penumpang wisatawan tetap dilakukan oleh para kusir cidomo (andong atau delman) yang tergabung dalam Koperasi Janur Indah. Armada cidomo yang dikerahkan untuk beroperasi di pulau yang melarang penggunaan kendaraan bermotor ini juga tak berkurang, tetap berjumlah 32 unit.

“Sudah ada perwakilan kami yang ikut demo, banyak,” terang Julianda, seorang kusir cidomo yang tengah menanti penumpang wisatawan di area dermaga Pelabuhan Gili Trawangan, Rabu (15/3).

Senada dengan Julianda, pelayanan pengangkutan penumpang penyeberangan menggunakan kapal, baik dari Lombok atau Bali, juga tetap berlangsung seperti biasa. 

Sebelumnya, terkait dengan adanya imbauan tak melakukan aktivitas, sejumlah lembaga dan organisasi menyatakan akan tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

“Kami akan tetap melayani pengangkutan penumpang. Sebagai pelaut, kami tunduk terhadap imbauan Dirjen Perhubungan Laut dan jajarannya di daerah,” tutur Ketua Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) I Wayan Sudana saat dihubungi Kompas.tv, Selasa (14/3).

Baca Juga: Gagal Pasang Plang Hak Milik di Gili Trawangan karena Ditolak Warga, Pemprov NTB: Ini Perintah KPK

Pernyataan serupa juga diungkap oleh Koperasi Karya Bahari yang menaungi jasa angkutan penumpang rute Pelabuhan Bangsal di Lombok ke wilayah tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air).

“(Kami) tidak ada kaitan dengan (imbauan) itu. Koperasi (Karya Bahari) cuma angkut penumpang yang mau nyebrang. Kami tetap beroperasi,” ujar Ketua Koperasi Karya Bahari Sabarudin dalam pesan tertulis pada Kompas.tv, Selasa (14/3). 

Adapun aksi demonstrasi yang akan dilakukan warga Gili Trawangan pada Rabu (15/3) hari ini terkait polemik lahan seluas 75 ha eks lahan kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah yang telah putus kontrak dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Pemprov NTB kini tengah melakukan penataan dan penertiban aset di lahan itu untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola aset sesuai amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Sejak Rabu pagi sekira pukul 7 WITA, ratusan warga Gili Trawangan menyeberang menuju Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara menggunakan tak kurang dari empat unit perahu kayu. Dari Bangsal, warga bertolak menuju ke kantor Gubernur NTB untuk menyuarakan aspirasi mereka.