Kisruh POP Merdeka Belajar Kemendikbud hingga Muhammadiyah-NU Mundur, Begini Penjelasan Komisi X DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki menanggapi kisruh seleksi penerima dana program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Terlebih setelah dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Muhammadiyah-NU menyatakan mundur dari peran serta aktif pada program besutan Kemendikbud itu.

Baca Juga: Begini Alasan dan Pertimbangan Muhammadiyah-NU Mundur dari POP Merdeka Belajar Kemendikbud

Menurut Zainuddin Maliki, pengunduran diri dua ormas terbesar itu adalah hal wajar. 

“Karena tidak diberi pengakuan atau rekognisi secara memadai,” ujar Zainuddin kepada awak media, Kamis (23/7/20).

Zainuddin Maliki menjelaskan, Muhammadiyah dan NU itu telah mengabdi sejak negeri ini belum merdeka sehingga tak sulit untuk mendapatkan rekam jejaknya. 

“Portofolionya di bidang pendidikan yang luar biasa, telah menyelamatkan wajah negara yang tidak sepenuhnya bisa hadir memberi layanan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Zainuddin, seperti dilansir pwmu.co

Menurut Zainuddin, tangisan Teara yang viral misalnya, harusnya bisa dijadikan bahan rekognisi.

Bahkan, perjuangannya untuk tetap bisa kuliah ia lakukan daring di pinggir jalan karena kesusahan sinyal mendapatkan empati dari Rektor, Dekan FEB, dan Kaprodi Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang. 

UM Magelang telah mendatangi rumah Teara dan memberikan tali asih.

“Seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tahu hal seperti ini dan menjadikannya bahan penilaian. Tetapi aneh, pengakuan atau rekognisi seperti itu tidak tampak, sehingga untuk POP ini, ormas seperti Muhammadiyah dan NU tidak lebih dipercaya misalnya dari pada Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation yang baru berdiri sekitar lima tahun terakhir,” tutur Zainuddin.

Baca Juga: Muhammadiyah dan NU Kompak Mundur dari POP Kemendikbud, Begini Kata Pengamat

Di samping penetapan ormas penerima POP yang tidak dilandasi rekognisi yang baik, Anggota DPR Fraksi PAN ini juga menilai program guru penggerak tersebut mengkhawatirkan. 

Masalahnya dana lebih setengah triliun itu digunakan untuk melatih guru yang sudah berkualifikasi khusus.

“Tanpa kualifikasi khusus tidak mungkin direkrut jadi guru penggerak. Dengan demikian sebenarnya yang mereka latih dan danai adalah guru yang sudah bergerak,” kata Zainuddin.

Mestinya, lanjut Zainuddin, yang harus dipikirkan adalah justru guru yang masih harus digerakkan, di antaranya adalah guru yang belum bersertifikat pendidik.

Zainuddin mengungkapkan, dalam catatannya, setidaknya ada lebih dari 1,5 juta guru yang belum bersertifikat pendidik.