PKS Instruksikan Kader Fokus Kawal Gugatan Pilpres 2024 di MK

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mengawal gugatan Pilpres 2024 yang dilakukan oleh capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Syaikhu menjelaskan, perintah itu sesuai dengan amanat Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS ke-X. 

Baca Juga: MK Pastikan Tidak Libatkan Anwar Usman di Sidang Sengketa Pemilu 2024

“Majelis Syura mengamanatkan kepada DPP PKS untuk fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hingga tuntas. Tim Hukum PKS telah memberikan secara langsung data hasil penghitungan suara di seluruh provinsi dan luar negeri yang dibutuhkan untuk proses gugatan sengketa Pilpres di MK," kata Syaikhu dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024). 

Syaikhu menyebut, tim hukum PKS juga telah mengajukan gugatan ke MK terkait pelaksanaan Pileg 2024.

“Kami berharap MK dapat memproses sengketa pemilu secara jujur, adil, transparan, profesional, dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun,” kata Syaikhu.

Selain itu, kata dia, Majelis Syura juga mengamanatkan kepada Fraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggungjawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.

“Sebagai tanggungjawab moral dan hak konstitusional, PKS melalui Fraksi di DPR RI terus berupaya mendorong digulirkannya Hak Angket atas berbagai dugaan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan adanya potensi pelanggaran terhadap Perundang-undangan,” kata Syaikhu.

Terakhir, Majelis Syura mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan kader yang telah memilih PKS dan pasangan AMIN. 

Meski Pemilu banyak diwarnai dugaan pelanggaran dan kecurangan, suara PKS masih mengalami kenaikan.

Baca Juga: Soal Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK, Hasto Yakin Hakim Konstitusi Masih Punya Sikap Negarawan

“PKS bersyukur atas perolehan Kursi Pemilihan Legislatif tahun 2024 yang secara keseluruhan mengalami kenaikan dari Pemilu 2019 sebelumnya, baik di DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” kata Syaikhu.