Soroti Anak dan Mantu Jokowi di Bursa Pilkada, Pakar: Konstitusi Kita Tak Dirancang untuk Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti masuknya anak dan menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam bursa pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (14/3/2024), Feri menyebut bahwa negara ini bukan republik keluarga.

“Pertama ini bukan republik keluarga ya, bukan kerajaan, bukan juga membangun dinasti para kroni. Jadi aneh saja kalau terjadi perubahan yang luar biasa di era Jokowi dengan menempatkan keluarganya,” kata Feri.

“Saya pikir omong kosong kalau kita bicara prestasi Gibran. Bagaimana prestainya bisa diukur? Keluarga Jokowi apa prestasinya? Bukankah Gibran baru dua tahun, belum ada nilainya itu untuk dianggap sebagai layak punya kapasitas.”

Baca Juga: Pro-Kontra soal Jabatan 'Ketua Koalisi Parpol', Analis Politik: Jokowi Butuh Kendaraan Politik

Keluarga Jokowi, kata Feri, juga tidak sejak awal masuk ke ruang politik, naum anehnya partai politik justru berkeinginan mendorong dengan alasan memiliki pengalaman.

“Keluarganya juga tidak masuk dalam ruang politik sedari awal. Lalu anehnya partai politik kemudian berkeinginan untuk mendorong dengan catatan ini pengalaman, bagi saya itu hanya kamuflase ya.”

“Jokowi sedang membangun politik dinasti, semua pelaku kepentingan merasa nyaman dan ingin melanjutkan dinasti itu,” ungkapnya.

Mereka, lanjut Feri, tidak siap bertarung untuk menyuarakan kepentingan daulat pubik dan konstitusi.

“Kalau untuk catatan bagi Partai Golkar, dengan segala hormat menurut saya ini menjadi tabiat dan mungkin juga menjadi salah satu penyakit Partai Golkar untuk terus bersandar di pohon besar yang rindang, yang bernama Jokowi.”

“Bagi saya ini tabiat harus diubah kalau mau berpikir demokrasi ini diselamatkan, bukan untuk menempatkan keluarga-keluarga terutama keluarga yang memiliki kekuasaan,” imbuhnya.

Ia kemudian mengulangi dan menegaskan bahwa konstitusi kita tidak dirancang untuk keluarga tertentu.

“Satu hal untuk catatan konstitusi kita ya, bahwa konstitusi kita tidak dirancang untuk keluarga,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Feri, Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam, Golkar sudah membuat tema bahwa suara Golkar adalah suara rakyat.

“Jadi begini ya, kita harus melihat prinsip-prinsip demokrasi yang ada sekarang, karena prinip demokrasi yang ada sekarang itu, khusus untuk Golkar itu kita sudah membuat tema bahwa suara Golkar itu adalah suara rakyat. Jadi apa yang diinginkan oleh rakyat maka itulah suaranya Golkar.”

“Kami melihat saat ini rakyat menginginkan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Pak Jokowi itu, mereka memberikan dukungan,” tuturnya.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Respons soal Isu Adik Iparnya, Erina Gudono Masuk Bursa Pilkada Sleman

Golkar, lanjut Ridwan, melihat bahwa ada peluang dengan mengusung atau mendorong anak dan menantu Jokowi, yang terlihat dari hasil survei.

“Maka kita melihat juga bahwa peluang-peluang apa yang diarahkan bahwa apakah itu mantunya atau anaknya, kalau kita nanti melihat di dalam survei bahwa itu tinggi, otomatis kita akan memberikan dukungan.”

“Ini bukan masalah dinasti politik, ini adalah masalah suara rakyat yang menginginkan,” jelasnya.

Menurutnya dinasti politik adalah ketika  seorang pemipin mengangkat putra atau putrinya, atau saudara yang ia istilahkan di zaman reformasi itu KKN, kolusi, korupsi, nepotisme.

“Ini tidak, melalui proses pemilihan. Kalau proes pemilihan tidak ada urusan sama dinati politik. Semua orang warga negara Indonesia mempunyai hak politik yang sama untuk emilih dan dipilih.”