Kompas TV nasional politik

Soroti Anak dan Mantu Jokowi di Bursa Pilkada, Pakar: Konstitusi Kita Tak Dirancang untuk Keluarga

Kompas.tv - 14 Maret 2024, 20:00 WIB
soroti-anak-dan-mantu-jokowi-di-bursa-pilkada-pakar-konstitusi-kita-tak-dirancang-untuk-keluarga
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (14/3/2024). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Iman Firdaus

 

Ia kemudian mengulangi dan menegaskan bahwa konstitusi kita tidak dirancang untuk keluarga tertentu.

“Satu hal untuk catatan konstitusi kita ya, bahwa konstitusi kita tidak dirancang untuk keluarga,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Feri, Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam, Golkar sudah membuat tema bahwa suara Golkar adalah suara rakyat.

“Jadi begini ya, kita harus melihat prinsip-prinsip demokrasi yang ada sekarang, karena prinip demokrasi yang ada sekarang itu, khusus untuk Golkar itu kita sudah membuat tema bahwa suara Golkar itu adalah suara rakyat. Jadi apa yang diinginkan oleh rakyat maka itulah suaranya Golkar.”

“Kami melihat saat ini rakyat menginginkan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Pak Jokowi itu, mereka memberikan dukungan,” tuturnya.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Respons soal Isu Adik Iparnya, Erina Gudono Masuk Bursa Pilkada Sleman

Golkar, lanjut Ridwan, melihat bahwa ada peluang dengan mengusung atau mendorong anak dan menantu Jokowi, yang terlihat dari hasil survei.

“Maka kita melihat juga bahwa peluang-peluang apa yang diarahkan bahwa apakah itu mantunya atau anaknya, kalau kita nanti melihat di dalam survei bahwa itu tinggi, otomatis kita akan memberikan dukungan.”

“Ini bukan masalah dinasti politik, ini adalah masalah suara rakyat yang menginginkan,” jelasnya.

Menurutnya dinasti politik adalah ketika  seorang pemipin mengangkat putra atau putrinya, atau saudara yang ia istilahkan di zaman reformasi itu KKN, kolusi, korupsi, nepotisme.

“Ini tidak, melalui proses pemilihan. Kalau proes pemilihan tidak ada urusan sama dinati politik. Semua orang warga negara Indonesia mempunyai hak politik yang sama untuk emilih dan dipilih.”




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x