Respons Isu Jokowi Gabung dengan Golkar, Erwin Aksa Singgung Aturan dan Sistem Merit

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus ikut aturan jika ingin bergabung dan menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

“Kalau (Jokowi, -red) ingin bergabung dengan Golkar ada aturan, karena Golkar ini prosesnya merit, dan Munasnya (Musyawarah Nasional, -red) pun baru Desember 2024. Jadi masih panjang,” ucap Erwin dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Senin (11/3/2024)..

Selain itu, tegas Erwin, syarat ketat menjadi calon ketua umum Partai Golkar tidak bisa diubah seenaknya. Sebab anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar sudah pakem.

Baca Juga: Jokowi Diisukan Jadi Caketum Golkar, Erwin Aksa: Tidak Pernah Ada dalam Radar Golkar

“Itu nggak pernah dirubah dan selalu menjadi patokan, Pak JK (Jusuf Kalla) satu contoh ketika mengambil Golkar dari Akbar Tandjung, itu sampai KTA-nya (Kartu Tanda Anggota) harus dicari sampai ke Sulawesi Selatan, karena syaratnya adalah KTA juga," jelasnya.

“Jadi tidak mudah untuk mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Golkar yang sudah memiliki kekuatan partai yang kuat, dan Golkar ini partai yang besar, tidak mudah untuk merubah-rubah anggaran dasar tersebut walaupun tentunya Pak Jokowi ingin bergabung silakan, tetapi untuk beliau ingin merubah saya kira itu jauh.”

Di samping itu, Erwin menuturkan, masalah pengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum belum dibahas dalam internal Golkar. Sebab, imbuhnya, Partai Golkar masih fokus membahas Pemilu dan Pilkada 2024.

Baca Juga: Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk dan Diberhentikan Presiden, PKS: Bertentangan dengan Konstitusi

“Belum dalam tahapan pembahasan di internal Golkar, belum. Itu masih gosip di luaran saja, belum di dalam,” ujar Erwin.

“Yang gosip orang luar soalnya, yang orang dalam nggak pernah bicarain itu. Kita bicarain pemilu dan pilkada sebentar lagi.”