Bertemu Ketua Parlemen Prancis, Puan Maharani Bahas Isu Perempuan, Pemilu RI, hingga Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet di Palais Bourbon, gedung parlemen Prancis yang berada di Paris, Selasa (5/3/2024).

Pertemuan itu dalam rangkaian menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024 yang diselenggarakan di Paris, Perancis.

Terdapat sejumlah isu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan dua ketua parlemen perempuan dunia tersebut.

Salah satu yang menjadi pembahasan yakni terkait isu perempuan. Puan menyebut pembahasan isu-isu perempuan tersebut sangat penting di saat dunia tengah mengalami berbagai krisis.

Dengan berbagai pengalamam dan gagasan, kata dia, para pimpinan parlemen perempuan dapat memperkuat kerja sama dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Sebagai sesama pemimpin Perempuan, kita harus mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kita merasakan tidak mudah untuk menjadi pempimpin di dunia politik,” kata Puan, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/3/2024).

Ditambahkan Puan, Women Speakers' Summit di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia juga dapat mempercepat pencapaian tujuan sesuai target SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Dengan fungsi penganggaran, legislasi serta pengawasan, parlemen memiliki posisi strategis dalam mempercepat pencapaian tujuan SDGs-5 ini. DPR RI telah memiliki Kaukus Perempuan Parlemen yang merupakan forum anggota DPR RI lintas partai,” ujarnya.

“Semoga forum ini menghasilkan hal positif untuk kepentingan perempuan di dunia,” lanjut Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan juga berbicara mengenai hubungan Indonesia-Prancis yang telah tumbuh dengan positif lebih dari 73 tahun.

Prancis sendiri merupakan salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa di mana kedua negara telah menjalin kemitraan strategis sejak 2011.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengapresiasi berbagai kemajuan positif dari Rencana Aksi Kemitraan Strategis 2022-2027 yang disepakati Indonesia dan Prancis pada 2021 (Plan of Action for the Deepening of Strategic Partnership). 

Puan berharap rencana aksi tersebut bisa semakin mempererat kerja sama kedua negara, termasuk memperkuat kerja sama antara DPR dan Majelis Nasional Prancis sebagai sesama anggota IPU dan forum Parlemen negara G20 (P20). Ia juga mendorong peningkatan ekonomi dan investasi kedua negara.

Secara khusus, Puan meminta dukungan Parlemen Perancis untuk mempercepat perundingan IEU-CEPA (Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk meningkatkan nilai perdagangan.

“Saya harapkan agar IEU-CEPA segera terlaksana dan dapat meningkatkan nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa, dan juga Indonesia-Prancis,” ujarnya.

Puan juga meminta dukungan Majelis Nasional Prancis agar Uni Eropa meninjau ulang dan menunda implementasi kebijakan deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-free Regulation - EUDR), terutama bagi komoditas dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Undang-Undang Anti-Deforestasi yang diberlakukan Uni Eropa dibuat agar produk yang masuk pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi.

Menjadi kontroversi, UU tersebut memunculkan dampak bagi sejumlah ekspor komoditas di Indonesia, khususnya produk Sawit.

“Kebijakan ini telah menjadi hambatan non-tarif bagi produk Indonesia yang memasuki pasar Uni Eropa. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menghasilkan komoditas yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yaël Braun-Pivet mendukung adanya peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

Bahkan Yaël Braun-Pivet menanyakan pengalaman Indonesia yang baru saja menggelar Pemilu serentak. Hal ini lantaran Pemilu di Prancis dilakukan secara bertahap antara Pileg dan Pilpres.

Baca Juga: Kata Puan Maharani Soal Petisi Hingga Kritik Sivitas Akademika ke Pemerintahan Jokowi