Beri Gelar Jenderal Kehormatan buat Prabowo, Imparsial: Jokowi Runtuhkan Marwah dan Martabat TNI

Jane juga mengingatkan pada 11 Januari 2023, Presiden Jokowi telah memberikan pidato pengakuan dan penyesalan atas 12 kasus pelanggaran HAM berat. 

Baca Juga: Gibran Tanggapi Airlangga Soal Anggaran Program Makan Siang Gratis Berkisar Rp15 Ribu Per Anak

Salah satunya kasus penculikan dan penghilangan paksa yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sejak tahun 2006. 

Hal ini haruslah beriringan dengan konsistensi, komitmen, dan langkah nyata pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM dan mengadili para pelaku. 

Bukan beralih melindungi terduga dengan tembok impunitas dan memberikan kedudukan istimewa dalam tatanan pemerintahan negara ini. Bahkan, Prabowo belum pernah diadili atas tuduhan kejahatan yang dia lakukan. 

"Nama Prabowo Subianto masih masuk dalam daftar hitam terduga pelaku kejahatan kemanusiaan, karena belum pernah diputihkan atau dibersihkan melalui sidang pengadilan yang terbuka melalui Pengadilan HAM ad hoc yang digelar untuk mengadili kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997-1998," ujar Jane.  

Lebih lanjut Jane menilai karpet merah bagi terduga pelaku kejahatan HAM menunjukan mekanisme yang melarang pelaku kejahatan paling serius menjadi pejabat negara tidak pernah dijalankan secara serius dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. 

Baca Juga: Karier Militer Prabowo Subianto, Diberhentikan TNI hingga Bakal Jadi Jenderal Kehormatan Hari Ini

Dalam Prinsip 36 Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity pada Februari 2005 disebutkan pejabat dan pegawai publik yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM, khususnya yang terlibat di bidang militer, keamanan, polisi, intelijen, dan peradilan, tidak boleh terus bertugas di lembaga negara.

"Pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto akan semakin memperpanjang rantai impunitas," ujarnya.

"Dengan pemberian gelar tersebut, maka tindakan kejahatan yang dilakukan atau melibatkan prajurit militer akan dianggap sebagai hal "normal" karena terduga pelakunya alih-alih diproses hukum tapi justru diberi gelar jenderal kehormatan," pungkas Jane. 

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Kontras, Imparsial, Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Asia Justice and Rights (AJAR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Human Rights Working Group (HRWG), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Centra Initiative, Lokataru Foundation.

Baca Juga: Prabowo Pati ke-8 yang Dianugerahi Jenderal Kehormatan TNI, Sebelumnya Ada SBY hingga Luhut

Kemudian Amnesty International Indonesia, Public Virtue, Setara Institute, Migrant Care, The Institute for Ecosoc Rights.