Jokowi Ingin Bertemu Elite-Elite Parpol, Pengamat: Kita Butuh Oposisi Kuat agar Demokrasi Sehat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik, Ujang Komarudin, menilai Indonesia membutuhkan oposisi yang kuat di parlemen agar demokrasi berlangsung dengan sehat. Namun, ia menyoroti karakteristik partai politik (parpol) di Indonesia yang umumnya tidak tahan menjadi oposisi.

Hal tersebut disampaikan Ujang menanggapi pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Usai pertemuan tersebut, Jokowi mengaku hendak menjadi "jembatan" dalam perpolitikan Tanah Air. Pada Selasa (20/2/2024), Jokowi mengungkapkan niatnya untuk bertemu dengan elite-elite parpol lain usai bertemu Surya Paloh.

Baca Juga: Jokowi Akui Reshuffle Kabinet Besok Rabu Pon, Lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN?

Ujang menilai langkah Jokowi tidak salah jika ingin mendorong koalisi besar untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyoroti, dari parpol-parpol anggota Koalisi Indonesia Maju saat ini, hanya empat yang diproyeksikan masuk ke parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

"Butuh penambahan partai politik, yang kalah agar bisa bergabung. Dalam konteks itu, bisa jadi (yang dimaksud Jokowi) jembatan itu bisa jadi jembatan komunikasi antara partai-partai yang kalah, salah satunya NasDem, berkomunikasi dengan Prabowo, dengan Koalisi Indonesia Maju,” kata Ujang dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Selasa.

Pengamat politik lulusan Universitas Indonesia itu menyebut Prabowo-Gibran butuh pemerintahan yang kuat. Ia pun memprediksi banyak partai yang tergoda bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya meyakini, mohon maaf ya, ini prediksi saya bahwa pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi adalah bagian indikasi kelihatannya NasDem ingin juga merapat ke kekuasaan. Dan itu naluriah politisi, naluriah partai, yang ingin membuat partai berkuasa,” kata Ujang.

Baca Juga: Usai Bertemu Surya Paloh, Jokowi Bilang Akan Undang Semua Elite Parpol

Meskipun demikian, dia menilai Indonesia butuh oposisi yang kuat untuk melaksanakan fungsi check and balances terhadap pemerintah.