Cerita Rektor Unika Soegijapranata Diminta Bikin Video Apresiasi Jokowi oleh Orang yang Ngaku Polisi

SEMARANG, KOMPAS.TV - Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Ferdinandus Hindarto mengaku diminta seseorang yang mengaku sebagai polisi untuk membuat video yang mengapresiasi kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hindarto mengaku dihubungi orang yang mengaku polisi tersebut sejak Jumat (2/2/2024) lalu.

Selain diminta membuat video yang mengapresiasi kinerja Jokowi, dia mengaku diminta menyatakan bahwa pemilu kali ini untuk mencari penerus Jokowi.

Menurut dia, orang yang tak dikenal itu juga mengirimkan poin-poin pernyataan sikap untuk dinyatakan.

"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga, lupa," kata Hindarto kepada Kompas.com, Selasa (6/2/2024).

"WA (WhatsApp) dari anggota Polrestabes Semarang atas instruksi Polda Jateng menghubungi Jumat (2/2)," lanjutnya.

Baca Juga: Mahfud: Ada Operasi Menekan Rektor Perguruan Tinggi, Diminta Deklarasi Jokowi Baik

Hindarto mengaku tidak mau menuruti permintaan orang yang mengaku polisi tersebut.

"Beliau meminta saya untuk buat video. Tapi saya nggak respons, karena kami memang berbeda."

Dia mengatakan, pada Sabtu (3/2), orang itu menghubunginya kembali. Orang yang mengaku polisi itu mengirimkan video-video testimoni dari kampus lain. 

"Ini, bapak semuanya sudah ngirim untuk saya kirim ke Kapolda," katanya menirukan bunyi pesan orang tersebut.

Hindarto pun mengaku memilih untuk tidak merespons pesan tersebut. Namun, pada Senin (5/2), orang itu kembali menghubunginya lewat telepon.

"Saya nggak respons karena itu bukan pilihan kami. Senin siang masih telepon lagi tapi tetap nggak saya respons," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Polda Jawa Tengah belum memberikan jawaban mengenai keterangan rektor Unika Soegijapranata tersebut.

Gelombang kritik sivitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi meluas belakangan ini. Puluhan kampus tercatat telah menerbitkan pernyataan sikap terkait situasi demokrasi terkini.

Gelombang kritik dimulai dengan diterbitkannya Petisi Bulaksumur oleh komunitas akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), yang dulu mendidik Presiden Jokowi, pada 31 Januari 2024.

Komunitas akademik UGM menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan kepada prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial yang merupakan ensensi nilai Pancasila. 

"Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM yang berbunyi...Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti 'tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara..." kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof. Koentjoro, 31 Januari lalu.

Baca Juga: Kampus Filsafat se-Indonesia Kritik Jokowi: Negara Tidak Boleh Dikorbankan untuk Kekuasaan Keluarga