Kompas TV nasional rumah pemilu

Analis Politik soal Presiden Boleh Berpihak: Deklarasi Jokowi Mewujudkan Menang Satu Putaran

Kompas.tv - 25 Januari 2024, 13:30 WIB
analis-politik-soal-presiden-boleh-berpihak-deklarasi-jokowi-mewujudkan-menang-satu-putaran
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Rabu (24/1/2024). (Sumber: Tangkapan layar Youtube Kompas TV)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Analis Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai bridging yang dikondisikan. Dengan harapan bisa mendongkrak suara Prabowo-Gibran 2-3 persen hingga menang 1 putaran di Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Khoirul Umam dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (25/1/2024).

“Saya menduga barangkali statement dari Pak Jokowi itu adalah sebuah bridging yang dikondisikan sebagai sebuah momentum bagi beliau,” ucap Khoirul.

“Barangkali untuk mendeklarasikan secara terbuka keberpihakan dari Jokowi di menit-menit terakhir menjelang Pilpres 14 Februari yang akan datang, yang barangkali diharapkan bisa memberikan insentif electoral 2-3%. Kemudian diharapkan sesuai dengan ekspektasi misalnya kalau memberikan dukungan 02 hal itu kemudian bisa mewujudkan menang satu putaran.”

Baca Juga: Buntut Ucapan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye, DPR Diminta Ajukan Hak Interpelasi dan Angket

Khoirul lebih lanjut menduga pernyataan Jokowi juga didasari kekhawatiran dalam menyikapi kontestasi yang diikuti putra kandungnya atau Gibran Rakabuming Raka, pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Misal anaknya ikut lomba 17-an saya yakin ikut deg-degan, itu ikut lomba 17-an, apalagi ini adalah sebuah kontestasi tertinggi dalam kasta kontestasi politik dan demokrasi di Indonesia tentu ada konsern yang cukup besar di sana,” ucapnya.


 

Menurut Khoirul, Presiden Jokowi seharusnya belajar dari pemerintahan Pak SBY jelang akhir masa jabatannya yang memilih netral. Dengan Presiden Jokowi memilih netral, kata Khaoirul, artinya kepala negara bisa meredam tensi politik yang cukup tinggi.

“Barangkali Pak Jokowi ada baiknya misalnya belajar dari fase-fase akhir dulu pemerintahan Pak SBY misalnya, yang justru memilih bersikap netral, memilih untuk mengambil atau meletakkan pada porsi netralitas kekuasaan, karena dengan tensi politik yang cukup tegang, cukup tinggi ini memang problemnya bisa kemana-mana,” ujar Khoirul.

Baca Juga: Pengamat: Pernyataan Jokowi Presiden Boleh Kampanye Tindakan Inkonstitusional, Langgar Asas Pemilu

“Nah di level ini lah kemudian legitimasi kekuasaan betul-betul perlu dijaga dan kemudian apa yang diharapkan oleh masyarakat betul-betul kemudian bisa menghadirkan sebuah proses pemilu yang jauh lebih kredibel, legitimed dan demokratis.”



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x