Kompas TV nasional rumah pemilu

Meutya Hafid: TKN Prabowo-Gibran Menghormati Keputusan Presiden untuk Tetap Netral

Kompas.tv - 25 Januari 2024, 02:15 WIB
meutya-hafid-tkn-prabowo-gibran-menghormati-keputusan-presiden-untuk-tetap-netral
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid (kanan), dalam konferensi pers di media center TKN Prabowo-Gibran, Rabu (24/1/2024). (Sumber: Istimewa via Kompas.com)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menghormati keputusan presiden untuk tetap netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilihan umum (pemilu).

“TKN sampai hari ini amat menghormati putusan presiden untuk tetap netral, dan kami melihat ini sebagai langkah beliau yang menghargai seluruh paslon,” kata Meutya dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Saat ini, kata dia, pihaknya masih akan menunggu perkembangan apakah Presiden Jokowi akan menggunakan haknya untuk berkampanye atau tidak.

“Apakah hak beliau untuk selanjutnya ikut berkampanye atau berpihak ke salah satu paslon, kita akan sama-sama tunggu perkembangannya,” kata Meutya.

“Tetapi kita tetap hormati presiden untuk tetap netral,” ujar dia.

Baca Juga: Respons TKN Soal Anies Singgung Netralitas Terkait Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan memihak calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi.



Sumber : KOMPAS TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x