Komisi III DPR Tidak Merasa Kebobolan atas Penetapan Tersangka Ketua KPK Firli Bahuri

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak merasa kebobolan dengan penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, penetapan Firli sebagai tersangka merupakan proses hukum.

“Enggak (kebobolan), ini proses hukum. Dikau supaya paham bahwa Komisi III itu yang ditegakkan politik hukumnya, politik hukumnya itu berarti undang-undang dan peraturan yang menyertainya itu yang dijaga,” tuturnya, Kamis (23/11/2023), dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV, Thifal Solesa dan Roy Ilman.

“Jadi kita nggak mungkin masuk detil kasus, nggak akan mungkin bisa, kita bukan pengacara yang memang detil untuk beginian.”

Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK M Jasin Buka Suara soal Firli Bahuri Tersangka Pemerasan SYL

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menjelaskan, Komisi III adalah komisi hukum yang menjaga penegakan hukum agar peraturan perundangan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Kami mengawasi dengan peraturan perundangan tersebut. Tentu saja dengan anggaran yang menyertainya. Jadi kalau yang ini gimana Pak Pacul? Kalau kasus ini adalah detil hukum, mari kita ikuti bersama.”

Saat ditanya apakah Firli Bahuri sebaiknya mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK, ia mengatakan akan mengikuti proses hukumnya terlebih dahulu.

“Ini kan masih proses tersangka kan, ya kita ikuti prosesnya.”

Ia juga memastikan Komisi III bakal menggelar rapat terkait hal tersebut. Tetapi, tidak tergesa-gesa.

“Kita nggak tergesa-gesa, kita pasti pimpinan akan rapat untuk ini. Tidak mungkin (enggak). Jadi pimpinan Komisi III akan rapat, Komisi III akan rapat, karena ini adalah kejadian sungguh luar biasa,”  tambahnya.

Ia juga mengaku berduka atas penetapan seorang pimpinan KPK sebagai tersangka.

“Tentu sebagai KPK, sebagai institsui penegak hukum, dikau bisa bayangkan sendiri kalau ketuanya kemudian kena tersangka.”

“Kemudian bisa kita bayangkan kalau Pak JA (Jaksa Agung, red) juga tersangka atau Pak Kapolri juga tersangka, ini adalah hal yang kita berduka. Namun demikian, proses hukum akan kita ikuti bersama sama,” tegas Bambang.