Kompas TV nasional rumah pemilu

Moeldoko akan Undang Sekjen dan Humas Kementerian untuk Tekankan Netralitas ASN di Pemilu

Kompas.tv - 20 November 2023, 17:15 WIB
moeldoko-akan-undang-sekjen-dan-humas-kementerian-untuk-tekankan-netralitas-asn-di-pemilu
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berbicara dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/11/2023). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berencana mengundang sekretaris jenderal (sekjen) dan biro humas kementerian/lembaga untuk menekankan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024.

Penjelasan tersebut disampaikan Moeldoko dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca Juga: Keterangan Istana Lewat Moeldoko saat Bantah Polisi Intimidasi DPC PDI-P Solo

“Kita juga menyiapkan rencana akan mengundang para sekjen dan biro humas di kementerian/lembaga terkait untuk kita ajak rapat.”

“Agar bisa mengikuti perkembangan di kementerian/lembaga masing-maing dengan sebaik-baiknya dan penekanan terhadap netralitas,” tambahnya.

Ia mengungkapkan kinerja di Kantor Staf Presiden (KSP) berjalan baik meski ada deputi yang mengundurkan diri karena bergabung dengan tim kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Saya pastikan tetap jalan dengan baik. Untuk Deputi IV sudah ada Plt-nya, ini Plt-nya senior dan sudah lama di kantor kepresidenan, penilaian kita beliau cukup mumpuni, tuturnya.

Kedua, kata Moeldoko, semua tenaga ahli profesional di KSP terkontrol dengan baik olehnya, sehingga ia bisa melihat kinerja dan efektivitasnya.

“Ketiga, di KSP sudah saya tekankan bahwa seluruh jajaran tidak boleh terpengaruh oleh situasi psikologi politik yang berjalan di luar.”

“Apa pun situasinya, pelayanan terhadap publik tidak boleh terkurangi, tidak boleh lemah, tidak boleh tidak efektif,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga menjawab pertanyaan wartawan tentang staf atau pejabat KSP yang bergabung dengan tim kampanye capres-cawapres.

Dia mengatakan pegawai-pegawai yang mundur dari KSP ada dua tipe. Pertama, yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg).

“Itu harus mundur. Itu sudah dilakukan. Kalau tidak salah ada delapan orang, dan itu dari berbagai partai politik,” ungkapnya.

“Kedua, ada yang sebagai anggota TKN, tim kampanye nasional. Pertanyaannya, harus mundur atau tidak? Secara undang-undang, tidak. Tidak masalah. Tidak mundur nggak ada masalah, mundur juga nggak ada masalah.”

Baca Juga: Begini Kata Moeldoko saat Bantah Ada Unsur Politis di Penggantian Panglima TNI

Dia mengatakan Deputi IV KSP mengundurkan diri, sedangkan Deputi V tidak.

“Posisinya Deputi V itu, yang pertama, beliau bukan lagi ASN. Kedua, nanti pada saat campaign (kampanye), harus mengikuti kampanye, beliau akan mengajukan cuti. Jadi tidak ada larangan untuk itu,” kata Moeldoko.

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Juri Ardiantoro mengundurkan diri dari posisinya sebagai Deputi IV KSP setelah resmi bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pengunduran diri Juri disampaikan kepada wartawan melalui keterangan tertulis pada Senin, 6 November 2023.

“Perkenankan saya, Juri Ardiantoro, Deputi Kepala Staf Kepresidenan RI bidang Informasi dan Komunikasi Publik ingin menyampaikan infomasi dan penjelasan bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri dalam jabatan tersebut kepada Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan,” tulisnya dalam surat tersebut.

“Di mana saya akan bergabung dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden."


 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x