Kompas TV nasional rumah pemilu

Hasil Survei Charta Politika Sebut Gibran Jadi Beban Elektabilitas Prabowo, Ini Tanggapan Ketua TKN

Kompas.tv - 6 November 2023, 22:13 WIB
hasil-survei-charta-politika-sebut-gibran-jadi-beban-elektabilitas-prabowo-ini-tanggapan-ketua-tkn
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani di Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS TV - Hasil survei nasional Charta Politika Indonesia teranyar menunjukkan, Gibran Rakabuming Raka malah menjadi beban untuk elektabilitas bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya akan menampung seluruh masukan dari seluruh lembaga survei. 

"Kita kan kembali lagi saya ingatkan, kita ini peserta, Pak Prabowo, Mas Gibran selalu positif. Semua masukan baik itu masukan yang menyenangkan, yang kurang menyenangkan, semua kita tampung dan itu menjadi masukan dan inputan buat kita," kata Rosan di Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). 

Baca Juga: Simulasi Head to Head Pilpres Survei Charta Politika: Prabowo-Gibran 43,5 Persen, Ganjar-Mahfud 40,6

Menurut dia, setiap lembaga survei berhak menyampaikan hasil surveinya berdasarkan hasil jajak pendapat yang mereka lakukan.

"Ada orang yang penyampaiannya manis-manis, ada orang yang penyampaiannya sambil marah-marah, ada orang penyampaiannya sampai ngomel-ngomel, tapi intinya mungkin niat mereka semua baik," katanya.

"Jadi dari kami menerima semua masukan apa pun bentuknya dan kami berterima kasih atas semua masukan itu semua," kata Rosan. 

Dilansir Kompas.id, Senin (6/11/2023), survei Charta Politika Indonesia menunjukkan, persaingan elektabilitas bakal capres dan cawapres, Prabowo-Gibran dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, semakin ketat jelang Pilpres 2024. 

Digandengnya Gibran sebagai bakal cawapres disebut justru menjadi ”beban” elektoral bagi Prabowo. Pasalnya, mayoritas publik melihat keputusan menjadikan putra Presiden Joko Widodo itu sebagai bakal cawapres cukup kontroversial.

Berdasarkan survei Charta Politika yang dirilis Senin, dalam simulasi tiga pasang capres-cawapres, Ganjar-Mahfud mendapat elektabilitas tertinggi, yakni 36,8 persen, disusul Prabowo-Gibran (34,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen). 

Adapun jumlah responden yang tidak menjawab sebanyak 4,3 persen.

Jika melihat hasil tersebut, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud berpeluang besar masuk ke putaran kedua. 

Jika terhadap kedua pasangan itu dilakukan simulasi satu lawan satu (head to head), elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 43,5 persen dan Ganjar-Mahfud 40,6 persen. Praktis, hanya selisih 2,9 persen.

Survei tersebut dilakukan melalui metode wawancara tatap muka terhadap 2.400 responden yang tersebar di 38 provinsi, dengan margin of error 2,0 persen. 

Survei digelar pada periode 26-31 Oktober 2023. Artinya, survei ini telah memotret dua peristiwa sekaligus, yakni pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi legitimasi untuk majunya Gibran sebagai cawapres serta pendaftaran para capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, ada fenomena menarik apabila membandingkan hasil survei periode 26-31 Oktober 2023 dengan hasil survei periode 13-17 Oktober 2023 atau sebelum dibacakannya putusan MK serta pendaftaran para capres-cawapres. 

Jika dilihat selisih elektabilitas antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud dalam simulasi head to head, pada 13-17 Oktober 2023, selisihnya 9,8 persen.

Namun, pada 26-31 Oktober 2023, selisih elektabilitasnya tinggal 3,4 persen.

Baca Juga: Hasil Survei Elektabilitas Anies, Ganjar, dan Prabowo yang Digelar LSI serta Indikator Politik

”Setelah putusan MK dan setelah pendaftaran Gibran (sebagai cawapres Prabowo), ternyata malah suaranya Pak Prabowo turun cukup drastis. Artinya, memang kita bisa lihat atau berspekulasi dan membuat hipotesis bahwa masuknya nama Mas Gibran sebagai cawapres itu malah menjadi (electoral) liability, bukan menjadi (electoral) asset,” ujar Yunarto.


 



Sumber : Kompas TV, Kompas.id


BERITA LAINNYA



Close Ads x