Kompas TV nasional humaniora

Menkes dan Mendagri Susun Standar Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Nakes

Kompas.tv - 11 Oktober 2023, 23:18 WIB
menkes-dan-mendagri-susun-standar-tambahan-penghasilan-pegawai-untuk-nakes
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah menyusun panduan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tenaga kesehatan. (Sumber: Instagram @budigsadikin)
Penulis : Dina Karina | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah menyusun panduan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tenaga kesehatan. 

Panduan itu nantinya memuat standar jasa pelayanan dari setiap profesi kesehatan yang bisa dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan TPP.

“Kita atur supaya pembagian TPP bisa lebih adil. Saya akan membuat sistemnya transparan melalui panduan yang akan disusun oleh Kemenkes,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/10/2023). 

Ia mengingatkan, jika pemberian TPP untuk nakes adalah tanggung jawab pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Seperti yang diatur dalam UU Otonomi Daerah. 

Baca Juga: Kemenkes Bantah Vaksin HPV untuk Anak SD Bisa Bikin Mandul, Manfaatnya Cegah Kanker Serviks

“UU Otonomi Daerah mengamanatkan semua urusan kesehatan di daerah adalah tanggung jawab kepala daerah, bukan tugas Kemenkes untuk memberikan tambahan penghasilan,” ujarnya. 

Menkes Budi mengunjungi Jayapura, Papua pada Rabu (11/10).

Pada kesempatan itu ia bertemu dengan perwakilan Pemprov Papua dan membahas soal TPP nakes. 

Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan TPP nakes di RSUD Jayapura.

Budi menyebut, Kemenkes sudah turun langsung dalam upaya penyelesaian permasalahan ini.

Ia menyatakan sebagai Menkes, dirinya tetap berusaha memastikan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan baik.

Serta memastikan seuruh masyarakat dapat tetap mendapatkan haknya untuk mengakses pelayanan kesehatan. 

Baca Juga: Ada UU Kesehatan, Polisi Harus Minta Rekomendasi Majelis Independen Kalau Mau Periksa Dokter-Nakes

Dalam lawatannya ke Papua, Budi juga ingin memastikan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tersedia, agar layanan kesehatan bagi masyarakat Papua terjamin dan terlaksana dengan baik.

TPP merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan beban kerja dan tempat tugas.

Besarannya pun ditentukan oleh Pemda setempat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk Papua masuk dalam lima besar pemerintah daerah dengan APBD Tertinggi setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pada Selasa (3/10) lalu, Aliansi Tenaga Kesehatan dari tiga rumah sakit di Provinsi Papua menggelar aksi tuntutan persamaan hak TPP.



Sumber :

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.