Kompas TV nasional hukum

Puspom TNI Periksa Sejumlah Saksi Usut Korupsi Kepala Basarnas dan Bawahannya, Ini Nama-namanya

Kompas.tv - 11 Agustus 2023, 10:59 WIB
puspom-tni-periksa-sejumlah-saksi-usut-korupsi-kepala-basarnas-dan-bawahannya-ini-nama-namanya
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono dalam konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (16/4/2023). (Sumber: ANTARA/Tri Meilani Ameliya)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI memeriksa sejumlah saksi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan bawahannya Letkol Afri Budi Cahyanto.

Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Laksamana Muda TNI Julius Widjojono, mengungkapkan pihak-pihak yang diperiksa di antaranya terdiri atas pemberi suap, mereka yang terlibat dan beberapa pegawai Basarnas.

Julius menyebut beberapa nama pegawai Basarnas yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi.

Baca Juga: KPK Temukan Kasus Baru di Basarnas Periode 2012-2018, Ada Kerugian Negara Puluhan Miliar

“Terhadap tersangka Marsdya HA saksi-saksi yang dihadirkan PNS, Didi Hamzar selaku Kapusdatin , Kapten Kal Budhi Indra Bayu Kasubbag TU,” kata Julius dalam keterangan resminya yang dikutip pada Jumat (11/8/2023).

“Kapten Adm Kusmina staf pribadi, Letkol AFC selaku pemegang dana keuangan Basarnas, Emsil selaku saksi pelapor KPK, dan Marsma (Marsekal Pertama) TNI Danang dari Basarnas.”

Sedangkan tersangka Letkol Afri Budi Cahyanto, Puspom TNI mendalami keterangan sejumlah saksi di antaranya Amrizal selaku pelapor, pihak pemberi suap yaitu Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGS) Marilya.

Kemudian, Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Erna selaku SPV Treasury PT IGK, dan Daniel sebagai staf keuangan PT IGK.

Selanjutnya, untuk pemeriksaan pada Kamis (10/8/2023), kata Julius, Puspom TNI juga mendalami keterangan sejumlah saksi untuk penyidikan kasus suap Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto.

Baca Juga: Geledah Kantor Basarnas hingga 7 Jam, Ini Barang Bukti yang Disita Penyidik Puspom TNI dan KPK

“Pertama untuk tersangka Letkol ABC, (yaitu) saudara Tomi Setiawan, Rika Mariani, Johannes, Herry Wibowo. Ini dari sipil dan swasta,” ujarnya.

“Untuk tersangka Marsdya HA, (saksinya) saudara Mulsunadi, Roni Aidil, Maria. Ini dari sipil dan swasta.”

Sebelumnya, Puspom TNI menetapkan Marsdya Henri Aalfiandi dan Letkol Afri Budi sebagai tersangka kasus suap dalam pengadaan alat-alat di Basarnas pada 31 Juli 2023. 

Keduanya pada hari yang sama langsung ditahan di Instalasi Tahanan Militer milik Puspom TNI Angkatan Udara di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pada 5 Agustus 2023, penyidik Puspom TNI dan KPK lanjut menggeledah Kantor Basarnas di Jakarta dan menyita sejumlah barang bukti yang disimpan dalam dua boks dan satu koper.

Baca Juga: Pengakuan Danpuspom, TNI Tak Terima Kabasarnas Ditetapkan Tersangka, Lalu Ramai-ramai

“Bukti-bukti yang disita  adalah dokumen pengadaan barang dan jasa, bukti transaksi pencairan cek dari PT Kindah, dokumen pengadaan ROP untuk KN SAR, dokumen (KN SAR) Ganesha, dan pengadaan public safety diving equipment,” ujar Julius.


“Lalu, dokumen administrasi keuangan pekerjaan pengadaan pendeteksian korban reruntuhan, surat-surat penting lainnya terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas pada 2023, kemudian pengambilan berita acara pengambilan rekaman CCTV Basarnas terkait perkara tersangka HA.”

Selain itu, Julius menambahkan, Puspom TNI juga telah menerima pelimpahan barang bukti berupa 44 dokumen dari KPK.

Adapun Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Panglima TNI Jamin Objektif Tangani Kasus Kepala Basarnas, Minta KPK Serahkan Bukti ke POM TNI




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x