Jokowi akan Buka Sidang AIPA ke-44, Puan: Akan Ada Komitmen Parlemen ASEAN Berupa Joint Communique

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sidang Umum ASEAN Interparlementary Assembly (AIPA) ke-44 akan dibuka oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Senin (7/8/2023).

Sidang Umum AIPA ke-44 merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Sidang AIPA akan digelar mulai tanggal 5 sampai 11 Agustus di Hotel Fairmont, Jakarta menyusul keketuaan DPR RI di forum parlemen Asia Tenggara tahun 2023.

Sebagai Presiden AIPA 2023 dan Pimpinan Sidang AIPA ke-44, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menjadi tuan rumah yang baik.

“Sidang AIPA yang dimulai pada tanggal 6 Agustus akan dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri 9 Ketua DPR dari ASEAN dan juga ada dari negara-negara observer,” kata Puan usai bilateral meeting dengan Ketua Parlemen Vietnam di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Baca Juga: DPR Beri Sinyal Dukung UU Pemilu Ubah Usia Capres-Bakal Cawapres 35 Tahun

Selain dihadiri 9 Ketua Parlemen ASEAN, sidang AIPA juga dihadiri perwakilan 17 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional. Total peserta yang akan hadir sebanyak 568 Delegasi.

Dalam sidang AIPA kali ini, DPR mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN, yang menurut Puan, merupakan komitmen parlemen ASEAN dalam ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. 

“Parlemen perlu terlibat menangani berbagai permasalahan internasional, karena berbagai krisis global telah berdampak bagi rakyat," ucap Puan.

"Tema ini juga akan menekankan peran penting parlemen dalam mengatasi berbagai tantangan global, dalam menciptakan ASEAN yang stabil dan Sejahtera. Kami di DPR pastikan akan terlibat dalam peran tersebut," ujarnya.

Puan menambahkan, DPR RI selalu mendorong penguatan Parlemen dalam setiap masalah regional bahkan global.

Seperti dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly ke-144, di mana saat itu DPR RI ikut berkontribusi memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ketegangan geopolitik yang meningkat serta bencana iklim.

Lalu pada G20 Parliamentary Speakers Summit 20 (P20) ke-8, lanjut Puan, parlemen negara-negara G20 ikut berkontribusi berkomitmen agar tidak ada lagi krisis ketahanan pangan.