Berita Populer 5 Juni 2023, Demo Partai Buruh hingga Nakes Ancam Mogok Kerja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berikut berita terpopuler Kompas TV pada Senin (5/6/2023) kemarin.

Gelombang aksi Partai Buruh tolak Omnibus Law

Partai Buruh dan 60 federasi serikat buruh, serikat petani, dan gerakan sosial lain menggelar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut demo ini adalah awal dari rangkain aksi 25 hari menuntut pencabutan Omnibus Law. Iqbal menyebut gelombang aksi ini akan melibatkan puluhan ribu massa di berbagai kota.

"Aksi hari ini adalah awalan dari gelombang aksi 25 hari. Ada sekitar kurang lebih 30 provinsi yang akan melakukan aksi bergelombang selama 25 hari ini," lanjutnya.

Baca Juga: Demo di Jakarta, Presiden Partai Buruh: Ini Awalan dari Gelombang Aksi 25 Hari, Puncaknya di Bandung

Kata Iqbal, pihaknya akan menggelar aksi di Banten (6 Juni), Bandung (7 Juni), Semarang (9 Juni), hingga Surabaya (14 Juni). Ada sembilan poin tuntutan aksi buruh yang meminta Mahkamah Konstitusi mencabut UU Omnibus Law Ciptaker.

"Soal upah minimum, outsourcing seumur hidup, kontrak seumur hidup tanpa periode, perempuan cuti haid cuti hamil tidak jelas upahnya, masalah tenaga kerja asing, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti, ada juga tenaga kerja asing dan juga termasuk sanksi pidana yang dihapuskan sebagian," kata Iqbal.

Tolak RUU Kesehatan, nakes ancam mogok kerja

Massa tenaga kesehatan menggelar aksi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/6/2023). Para nakes mengancam akan mogok kerja serentak jika pemerintah mengabaikan tuntutan mereka.

Massa aksi ini terdiri dari lima organisasi profesi, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia. Para nakes menilai RUU Kesehatan berpotensi mengkriminalisasi nakes dan membahayakan masyarakat umum.

"Kami tegaskan ini aksi terakhir kita setelah itu ternyata menginstruksikan seluruh anggota untuk mogok kalau pemerintah tetap tidak menggubris dan tetap tidak mengindahkan tuntutan kita hari ini," kata Kabid Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota IDI Beni Satria.