Bahas Pertemuan Ketua Parpol di Istana, Demokrat: Sebagai Presiden, Ada Etika yang Harus Dijaga

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat menyebut bahwa ada etika dan batasan yang mesti dijaga oleh Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI.

Hal itu disampaikan Herzaky dalam dialog dalam Program Rumah Pemilu, Kompas TV, Senin (8/5/2023), menanggapi undangan Jokowi kepada lima ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana.

“Tadi kami sudah sampaikan, ini permasalahan utamanya adalah gagal fokus di sini melihatnya, bagaimana berlindung di balik undang-undang,” kata dia.

“Padahal sebagai seorang presiden, ada etika atau batasan yaang mesti dijaga, bagaimana beliau harus berdiri di atas semuanya, tidak kemudian menggunakan istana itu untuk merancang pergerakan, koalisi, atau milih capres atau cawapres untuk 2024,” imbuhnya.

Baca Juga: Soal JK Kritik Jokowi 'Cawe-Cawe' di Pilpres, PPP: Presiden Tak Lakukan Apa-Apa

Pembahasan tentang hal tersebut, kata Herzaky, sangat jelas masuk ke ranah aspirasi politik pribadi atau kelompok, bukan sebagai pemimpin negeri ini.

Berbeda halnya jika Jokowi mengundang semua parpol dan meminta agar mereka mengamankan pemilihan umum (pemilu), itu merupakan sesuatu yang sah-sah saja.

“Kalau beliau, katakanlah mengundang semua parpol misalnya, ‘Ayo kita amankan pemilu ya, semuanya ya, rukun-rukun ya, jangan sampai ada yang buat curang ya atau berantem ya’ itu kan suatu hal yang elegan dan sah-sah saja,” ujarnya.

Herzaky juga berpendapat bahwa Istana kepresidenan melekat pada Jokowi sebagai preseiden, bukan sebagai kader partai politik.

Ia kemudian mencontohkan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.