Kompas TV nasional rumah pemilu

Bahas Pertemuan Ketua Parpol di Istana, Demokrat: Sebagai Presiden, Ada Etika yang Harus Dijaga

Kompas.tv - 8 Mei 2023, 15:57 WIB
bahas-pertemuan-ketua-parpol-di-istana-demokrat-sebagai-presiden-ada-etika-yang-harus-dijaga
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kiri), dalam Rumah pemilu, Senin (8/5/2023) menyebut bahwa ada etika dan batasan yang mesti dijaga oleh presiden RI. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Deni Muliya

“Loh, ini kan istana negara, melekat kepada beliau. Kalau mau kan lebih cantik waktu kami lihat Bu Mega mengumumkan Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP.,” tuturnya.

“Nah, Pak Jokowi datang ke situ, itu kan kantornya PDIP, lalu beliau berkata, bahwa saya sebagai kader PDI Perjuangan akan mendukung penuh, itu seperti itu gitu lho etikanya, Bu Mega aja paham, teman-teman PDIP aja paham,” urainya.

Tapi, dalam kasus pertemuan kelima ketua umum parpol, kata Herzaky, Jokowi bahkan terang-terangan menyebut bahwa salah satu parpol pendukung pemerintah tidak diundang dalam pertemuan karena sudah memiliki koalisi sendiri.

“Yang satu tidak diajak, soalnya sudah memilih koalisi yang lain, nanti kalau membahas strategi ketahuan dong sama dia untuk terkait 2024,” katanya.

“Ini kan bagi kami mengonfirmasi bahwa benar di Iistana itu yang dibahas adalah bagaimana merancang koalisi untuk 2024 atau persiapan strategi pasangan capres cawapres," lanjut Herzaky.

Saat ditanya mengenai adanya pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan parpol di Istana saat masih menjabat Presiden, Herzaky menyebut ada perbedaan esensi.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Kejahatan Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas

“Inilah yang saya sampaikan, kegagalan dalam menangkap esensi. Pak SBY di istana tidak berbicara mengenai rencana koalisi,” tuturnya.

Tapi, kata dia, SBY membahas  bagaimana mengamankan kebijakan yang sudah diputuskan, dirancang oleh pemerintah, oleh Presiden di istana bersama kabinetnya.

Agar bisa dikawal oleh partai politik pendukungnya di parlemen dan juga di lapangan nanti agar benar-benar bisa bermanfaat pada rakyat.

“Jadi bukan kebijakan yang ketika presidennya datang, ada bantuan yang dibagi-bagikan, tapi begitu presidennya pergi, bantuannya ditarik. Itu kan nggak ada di zaman Pak SBY,” ucap Herzaky.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x