Sentilan Aria Bima ke Nurdin Halid: Koalisi Besar Segera Saja Deklarasi, Jangan Banyak Omong

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI-P, Aria Bima, geram partainya disebut ngotot beri syarat kadernya capres untuk Koalisi Besar.

Ia lantas menyentil Waketum Golkar, Nurdi Halid, yang sempat menyatakan soal PDI-P mematok syarat capres dan bisa ditinggalkan Koalisi Besar dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (12/4/2023). 

Anggota DPR Fraksi PDI-P itu lantas menantang untuk Koalisi Besar segera deklarasi saja.  

"Saya tidak ngerti, PDI-P ini 20 persen threshold-nya lolos," ujar Aria Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

"Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan. Jadi saya menghargai untuk Koalisi Besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong," papar politisi senior PDI-P itu. 

Baca Juga: PDIP Boleh Bergabung di Koalisi Besar? Waketum Golkar: Bisa, dengan Catatan Tidak Mematok Capres

Aria bima menegaskan bahwa kerja sama koalisi itu bersifat dinamis sampai ketok palu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023 mendatang.

"Apakah koalisi besar akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? dinamis ya kan," paparnya dilansir Tribunnews.

"Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Airlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir kan dinamis," jelasnya.

Aria Bima lantas menyinggung Koalisi Perubahan disebutnya juga belum deklarasi.

Meskipun partai NasDem, PKS dan Demokrat sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan menjadi bacapres.

"Wong yang namanya NasDem, PKS dan Demokrat saja sampai hari ini belum ada dekalrasi, pengusungan partai per partai iya, tapi kan dekalrasi tiga partai untuk mengusung Anies sampai hari imi nggak jadi-jadi, kenapa?" tambahnya. 

"Itu yang saya katakan ini sesuatu yang dinamis. Ini sesuatu yang terus berubah," tukasnya.

Baca Juga: Tolak PDI-P Masuk Koalisi Besar, Waketum Golkar: Menambah Kerumitan, PDI-P Bisa Calonkan Sendiri

Diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) boleh bergabung dalam Koalisi Besar jika tidak mematok calon presiden (capres).

Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (12/4/2023) dengan tema “PDIP Ditinggalkan Atau...?”.

"Boleh saja (bergabung), tapi catatan harus ada ruang dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit.”

“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan, kita kan demokrasi pancasila, musyawarah mufakat,” urainya menegaskan.

Nantinya, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, lanjut Nurdin, setidaknya sudah tercipta persatuan.

“Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam.”

“Kita tidak pernah mengatakan bahwa koalisi besar ini anti-PDIP, tidak. Asal PDIP masuk kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima,” ulangnya.