Kompas TV nasional rumah pemilu

Sentilan Aria Bima ke Nurdin Halid: Koalisi Besar Segera Saja Deklarasi, Jangan Banyak Omong

Kompas.tv - 14 April 2023, 06:45 WIB
sentilan-aria-bima-ke-nurdin-halid-koalisi-besar-segera-saja-deklarasi-jangan-banyak-omong
)
Aria Bima politisi senior PDIP sentil waketum Golkar soal Koalisi Besar (Sumber: kompas.com/Labib Zamani)
Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Gading Persada

Aria Bima lantas menyinggung Koalisi Perubahan disebutnya juga belum deklarasi.

Meskipun partai NasDem, PKS dan Demokrat sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan menjadi bacapres.

"Wong yang namanya NasDem, PKS dan Demokrat saja sampai hari ini belum ada dekalrasi, pengusungan partai per partai iya, tapi kan dekalrasi tiga partai untuk mengusung Anies sampai hari imi nggak jadi-jadi, kenapa?" tambahnya. 

"Itu yang saya katakan ini sesuatu yang dinamis. Ini sesuatu yang terus berubah," tukasnya.

Baca Juga: Tolak PDI-P Masuk Koalisi Besar, Waketum Golkar: Menambah Kerumitan, PDI-P Bisa Calonkan Sendiri

Diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) boleh bergabung dalam Koalisi Besar jika tidak mematok calon presiden (capres).

Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (12/4/2023) dengan tema “PDIP Ditinggalkan Atau...?”.

"Boleh saja (bergabung), tapi catatan harus ada ruang dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit.”

“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan, kita kan demokrasi pancasila, musyawarah mufakat,” urainya menegaskan.

Nantinya, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, lanjut Nurdin, setidaknya sudah tercipta persatuan.

“Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam.”

“Kita tidak pernah mengatakan bahwa koalisi besar ini anti-PDIP, tidak. Asal PDIP masuk kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima,” ulangnya.




Sumber : Kompas TV/Tribunnews


BERITA LAINNYA



Close Ads x