Jubir Menhan Tegaskan Belanja Alutsista Diprioritaskan Produk Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) diprioritaskan dari produksi dalam negeri. 

Hal ini disampaikan Dahnil dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Jumat (4/11/2022). 

"Perspektif belanja alutsista Menteri Pertahanan adalah perspektif investasi. Artinya, dia harus punya dampak multiplier (ganda, red) efek ekonomi di tingkat lokal," kata Dahnil. 

*Sebenarnya kita sudah punya undang-undang, UU Nomor 16 Tahun 2012 itu terang sekali mengatur terkait industri pertahanan. Nah, itulah ketika belanja alutsista, Pak Prabowo memastikan alutsista yang dibelanjakan bisa disediakan di dalam negeri. Kalau tersedia, maka harus belanja di dalam negeri dulu," jelasnya. 

Apabila, Dahnil melanjutkan, ada alutsista yang tidak diproduksi dalam negeri, baru Menteri Pertahanan melakukan impor dari negara lain. 

Namun, pihak atau perusahaan yang melakukan kerja sama dengan Indonesia harus berkomitmen untuk melakukan alih teknologi dengan sumber daya di dalam negeri. 

Baca Juga: Prabowo Ingin Alutsista Berdikari, Bagaimana dengan Anggaran Pertahanan?

"Kalau kemudian sumber-sumber inti alutsista itu tidak tersedia dan tidak mampu diproduksi dalam negeri, otomatis terpaksa kita harus impor," lanjutnya. 

Jikapun mengimpor alutsista dari luar negeri, tekannya, maka efektivitas dan efisiensi jadi faktor pertimbangan.

"Nah, ketika jatuhnya pilihan ke situ, maka yang diperhatikan dari sisi efektif dan efisien, terkait dengan teknologinya, dan macam-macam. Di sisi lain juga terkait geopolitik dan geostrategi, kenapa jatuh ke Prancis," tuturnya merujuk negara pengimpor alutsista dalam negeri.

Dahnil menyebut, faktor alih teknologi yang menjadi komitmen Prancis, juga menjadi pertimbangan utama.

"Salah satu komitmen dari Prancis adalah alih teknologi. Karena perusahaan Prancis memiliki komitmen tinggi alih teknologi, maka kita ambil dari mereka," terangnya.

"Mereka juga punya komitmen joint production di dalam negeri. Artinya apa? Ketika mereka produksi kapal selam, kerja sama Naval Industries Prancis dengan PT PAL, itu sebagian komponennya diproduksi di dalam negeri, sehingga punya dampak," ujar Dahnil merujuk BUMN yang memproduksi alutsista matra laut. 

Lebih lanjut, jubir Menhan itu juga menerangkan bagaimana perspektif belanja alutsista Indonesia yang menekankan efektivitas dan efisiensi, serta memperhatikan geopolitik dan geostrategi di global. 

"Dalam konteks belanja alutsista, kita punya perspektif efektif dan efisien. Kita juga harus memperhatikan geopolitik dan geostrategi global. Itu dua hal yang penting," tegasnya. 

Baca Juga: Sandiaga Uno Atur Waktu Pertemuan dengan Prabowo, Diakui untuk Bahas Pilpres 2024

"Dalam konteks efektif dan efisien, pertama,fokus kita adalah memastikan meningkatkan kesiapan tempur alutsista yang sudah ada. Lalu fokus kedua, kita harus fokus pada sistem-sistem utama seperti peluru. Itu semua harus disediakan dan cukup. "

"Ketiga, meningkatkan gelar logistik, ada amunisi, ada pangan kalau dalam keadaan darurat termasuk obat-obatan."

"Itulah kenapa kemudian salah satu belanja kita yang penting adalah membangun sekitar 27 rumah sakit militer di banyak daerah dalam rangka memperkuat gelar logistik, terutama dalam hal kesehatan," ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa dia ingin Indonesia bisa berdikari di bidang alutsista dengan cara belajar dari teknologi yang dimiliki oleh negara lain. 

"Kita menuju ke kemampuan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita belajar sekarang, kita ambil teknologi mereka, tapi kita wajibkan harus ada transfer of technology," kata Prabowo usai menghadiri Indo Aerospace 2022 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (4/11/2022).

"Dan harus ada sebagian local content, harus mereka kerja sama dengan industri kita, itu ketentuan kita," pungkasnya.  

Baca Juga: Jawaban Bambang Pacul soal Wacana Duet Prabowo-Puan untuk Pilpres 2024