Pengamat: Reformasi Polri Tak Jalan, Malah Lebih Parah Dibanding Waktu Masih ABRI, Hedon dan Arogan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyebut reformasi di tubuh Polri tidak berjalan.

Terutama, dia mengatakan, yang menjadi permasalahan hingga saat ini yaitu mengenai reformasi dari aspek struktural dan instrumental.

Baca Juga: Kapolri Usulkan Bikin SIM Diberi 2 Kali Kesempatan Jika Gagal, Biar Tidak Makan Waktu

Menurut Bambang, reformasi struktural dan instrumental Polri tidak berjalan selama 20 tahun setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disahkan.

Hal tersebut, kata dia, mengakibatkan aspek kultural di institusi Polri malah lebih parah daripada saat masih berada dalam naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI.

"Kultur hedon, arogansi, lebih parah daripada saat Orde Baru," kata Bambang merujuk era kepemimpinan Presiden Soeharto, dikutip dari Antara, Kamis (27/10/2022).

Bambang menjelaskan, saat Orde Baru, arogansi cenderung dilakukan oleh militer. Namun, saat ini setelah TNI kembali ke barak, arogansi yang dulu dilakukan militer malah dilakukan oleh polisi.

Baca Juga: Kompol Aditya: Hasil DVR CCTV Dua Jam yang Hilang Ditemukan, Tampak Brigadir J Masih Hidup

"Kultur hedon juga tercipta karena struktur dan instrumen tak mampu untuk mencegah gaya hidup mewah itu terjadi," ujar Bambang.

Adapun Bambang Rukminto menyampaikan demikian menanggapi pernyataan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tan Sri Da'i Bachtiar.

Diketahui, Bachtiar sebelumnya mengatakan, reformasi kepolisian sudah lama dilakukan, bahkan di era kepemimpinannya.