PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF Kanjuruhan untuk Mundur: Tidak Masalah jika Ada Unjuk Rasa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh menolak rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan untuk mundur. 

Diketahui, dalam temuannya, TGIPF merekomendasikan seluruh jajaran pengurus PSSI dan anggota Exco untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas meninggalnya ratusan korban dalam Tragedi Kanjuruhan. 

"Desakan mundur, kan itu hanya rekomendasi, usulan. Keputusan ya ada di aturan," kata anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh dikutip dari Antara, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga: Kata Iwan Bule usai Diperiksa 5 Jam dan Dicecar 45 Pertanyaan Terkait Tragedi Kanjuruhan

Salah satu cara untuk merombak total kepengurusan PSSI saat ini adalah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). 

Namun, Riyadh mengatakan bahwa KLB adalah hak dari anggota PSSI. KLB tidak akan digelar jika anggota tidak mengiyakannya. 

"Kalau anggota minta sesuai statuta, ya terlaksana. Kalau di luar, ya tidak bisa serta merta. Harus melalui statuta yang ada," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI itu.

Sementara itu, para suporter klub-klub Indonesia juga mendesak pengurus PSSI untuk mundur.

Pihak suporter klub-klub Indonesia, khususnya para Aremania (Arema FC), bahkan mengancam akan turun ke jalan apabila kasus Tragedi Kanjuruhan tidak diusut tuntas. 

Baca Juga: Penampakan Iwan Bule Diperiksa Polri soal Tragedi Kanjuruhan: Pakai Baju PSSI dan Irit Bicara

Namun, Riyadh mengaku tidak masalah jika akan ada demonstrasi menuntut mundur para pengurus PSSI. Menurutnya, KLB sudah tidak efektif. 

"Ya tidak ada masalah," jawab Riyadh saat ditanya tentang kans adanya unjuk rasa menuntut pengurus PSSI mundur.

"Indonesia berapa kali KLB? Sudah empat kali dari 2012, tapi hasilnya kayak begini terus. Kami harus konsentrasi jadi lebih baik. Kami hargai masyarakat, kami tidak bisa sendiri. PSSI perlu suporter, perlu pengamat," katanya.

Baca Juga: Aremania Mau Turun ke Jalan pada 20 Oktober, Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM Tragedi Kanjuruhan