Ternyata Komisi X DPR Belum Tahu Lebih Dalam soal Tim Bayangan Bentukan Nadiem Makarim

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi X DPR belum mendapat penjelasan lebih dalam terkait shadow organization atau tim bayangan bentukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Belakangan, tim bayangan ini menjadi polemik. Tim yang beranggotakan 400 orang ini memiliki agenda membentuk platform dan inovasi teknologi untuk mendukung pendidikan.

Tim bayangan ini dipaparkan Nadiem saat berbicara dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB, pekan lalu. 

Baca Juga: Pengamat: Banyak ASN Kemendikbud Curhat Tidak Nyaman dengan "Tim Bayangan" Nadiem Makarim

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menjelaskan, dalam rapat kerja (raker) Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Komisi X di DPR RI, Senin (26/9/2022) memang sempat disinggung mengenai tim bayangan tesebut. 

Komisi X DPR menilai tim bayangan tersebut sudah melenceng dari Undang-Undang (UU) 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Permendikbudristek Nomor 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud Ristek.

Menurut Abdul, dalam penjelasannya, Nadiem mengakui salah dalam menentukan padanan kata.

Nadiem menyatakan tim bayangan tersebut merupakan bagian dari mitra kerja Kemdikbudristek di bawah PT Telkom GovTech Edu, vendor yang dikontrak Kemdikbudristek. 

Baca Juga: [Full] Menteri Nadiem Makarim Disemprot Anggota DPR, Dikritik Soal Tim Bayangan

"Dalam forum raker disebutkan mereka vendor yang bukan sebagaimana vendor, tapi kerja sama gotong royong membantu Kemdikbudristek dalam hal menciptakan teknologi pendidikan," ujar Abdul dalam program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (28/9/2022).

Abdul menambahkan, hal lain yang menjadi pertanyaan yakni soal anggaran. Tim yang disebut sebagai vendor tersebut harus jelas tugas dan tanggung jawabnya. 

Semisal 400 orang tersebut menangani satu atau lebih pengadaan barang atau jasa di Kemdikbudristek.

Baca Juga: Tim Bayangan Nadiem Makarim, Diberi Tepuk Tangan PBB, Disemprot DPR RI

"Di raker kemarin, Pak Menteri belum bisa memberikan penjelasan. Sekarang nampaknya mendapat respons dari BPK," ujar Abdul merujuk lembaga yang berwenang mengaudit anggaran lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan.

Lebih lanjut, Abdul menyatakan, meski saat raker sempat menyinggung soal tim bayangan, namun Komisi X DPR tidak secara fokus membahas hal tersebut, karena agenda rapat kerja membahas APBN 2023. 

Hal ini membuat pihaknya belum mengetahui secara jelas mengenai tim bayangan tersebut. Rencananya, Komisi X DPR akan memanggil kembali Nadiem untuk meminta penjelasan tim bayangan yang belakangan disebut sebagai vendor. 

Termasuk meminta BPK untuk mengaudit tim bentukan Nadiem tersebut. 

Baca Juga: Nadiem Makarim Ubah Seleksi Jalur Mandiri Masuk PTN , Begini Aturan Terbarunya, Boleh Lapor Curang

"Raker ini membahas APBN 2023, jadinya gak fokus. Saya kira nanti Komisi X akan mendalami lebih jauh tentang tim ini, karena ini serius," ujar Abdul.