Sekjen PDIP: Jika Tak Bisa Calonkan AHY, Jangan Jadi Indikator Pemerintah Jokowi Buat Skenario Jahat

Hasto menegaskan pemerintah Jokowi tidak pernah punya pikiran jahat sebagaimana dituduhkan oleh SBY. 

Jokowi, kata Hasto, senantiasa mengangkat martabat dan tidak menginjak-injak rakyat dengan cara turun langsung atau blusukan. 

"Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu," ujar Hasto.

Baca Juga: Megawati: Di Pemerintahan SBY Saya Tak Mau Disebut sebagai Oposisi

Manipulasi DPT

Lebih lanjut Hasto ikut buka-bukaan soal kecurangan pemilu. Baginya catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi.

Menurut Hasto, di era SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. 

Kemudian Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. 

Baca Juga: AHY Berharap Koalisi Demokrat di Pilpres 2024 Tak Diganggu

Di luar itu data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai macam tim senyap dibentuk. Sumber penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. 

"Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi jaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya 'bubble' kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," ujar Hasto.