PKS Kirim Surat Terbuka ke Presiden Jokowi: Tolak Rencana Kenaikan BBM hingga Singgung Proyek IKN

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Keadailan Sejahtera (PKS) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membacakan surat terbuka tersebut meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan rencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.

Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca-pandemi. 

Baca Juga: Ditanyai Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Jokowi : Masih Dihitung dengan Penuh Kehati-hatian

Ditambah lagi saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga sembako pastinya akan semakin tidak terkendali.

Syaikhu menyatakan dalam dua tahun ini rakyat terpukul lantaran pandemi. Ekonomi masyarakat juga masih tertatih-tatih untuk bangkit kembali. 

"Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik," ujarnya melalui siaran video di kanal YouTube PKS TV, Kamis (9/1/2022).

Syaikhu menambahkan PKS memandang kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. 

Baca Juga: Sejumlah SPBU di Jakarta Penuh Antrean Kendaraan, Imbas Wacana Kenaikan Harga BBM Subsidi!

Menurut PKS mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

PKS, sambung Syaikhu, juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat. Seperti mengapa untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru pemerintah memiliki dana.

Kemudian mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup.

Baca Juga: PKS Sebut, Ribuan Nelayan Terancam Bangkrut Jika Harga BBM Naik