Atribut Pegawai ATR/BPN Mirip Tentara, Komisi II: Menteri Hadi Seharusnya Fokus Urus Pertanahan

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memberikan atribut baru pada seragam pegawai kementeriannya. 

Menurut dia, mantan Panglima TNI itu seharusnya fokus dalam mengurus masalah pertanahan di Indonesia yang dinilai amat kompleks. 

Baca Juga: Mirip Tentara, Tongkat dan Baret Jadi Atribut Baru Pegawai Kementerian ATR/BPN

"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak sekali PR-nya. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," kata Doli kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).

Politikus Partai Golkar itu mengaku pihaknya menunggu terobosan baru dari Menteri Hadi untuk mengurus permasalahan pertanahan di tanah air. 

"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat."

"Jadi yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru/bagus atau tidak," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Hadi memasangkan atribut baru seperti tongkat komando, baret, dan tanda pangkat, yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH) kepada pegawai Kementerian ATR/BPN.

Pemasangan atribut itu secara simbolis dilakukan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07/2022). 

Hadi memakaikan atribut itu kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango. 

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," kata Hadi dalam keterangan tertulisnya.

Soal atribut tongkat komando dan baret, Hadi menjelaskan tujuannya agar Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah lebih percaya diri saat menjalankan tugas. Pasalnya, BPN adalah instansi yang menjalankan tugas dengan sekitar 35.000 pegawai.

Baca Juga: Alasan Hadi Tjahjanto Tambah Atribut Baret dan Tongkat Komando untuk Kementerian ATR/BPN

Selain itu, Hadi juga telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," kata Hadi.