Terungkap, ACT Terima Dana Donasi Rp60 Miliar per Bulan, Langsung Dipotong Rp12 Miliar untuk Gaji

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah mengungkapkan besaran dana donasi yang diterima Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) setiap bulannya.

Menurut Nurul, dana donasi yang berasal dari berbagai sumber itu diterima lembaga filantropi itu
berjumlah Rp60 miliar setiap bulannya. 

Baca Juga: Berkaca dari Polemik ACT, Lembaga Sosial Diingatkan Bukan untuk Kepentingan Pribadi

Nurul mengungkapkan hal itu setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan audit serta memeriksa empat saksi terdiri atas pendiri ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar, Manajer Operasional serta bagian keuangan ACT. 

Dari hasil audit tersebut, kata Nurul, terungkap bahwa dana donasi yang diterima ACT dari berbagai pihak yakni berjumlah Rp60 miliar setiap bulannya.

"Dana donasi dari masyarakat itu di antaranya bersumber dari donasi masyarakat umum, donasi kemitraan, perusahaan nasional dan internasional," kata Nurul di Jakarta pada Senin (11/7/2022).

"Donasi institusi atau kelembagaan nonkorporasi dalam negeri maupun internasional, donasi dari komunitas, dan donasi dari anggota lembaga."

Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Pemprov Jakarta Masukkan ACT dalam Daftar Hitam

Nurul menambahkan, donasi yang terkumpul Rp60 miliar tersebut kemudian lansung dipotong sebesar 10 persen sampai 20 persen. 

"Pada saat pengelolaannya donasi-donasi tersebut terkumpul sebanyak sekitar Rp60 miliar setiap bulannya dan langsung dipotong pihak ACT sebesar 10 persen sampai 20 persen atau Rp6 miliar sampai dengan Rp12 miliar," ujar Nurul.

Nurul menuturkan pemotongan dana donasi sebesar itu dilakukan untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan ACT.

"Sedangkan pembina dan pengawas juga mendapatkan dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut," ucap Nurul.

Baca Juga: Bareskrim Periksa Petinggi ACT Hari Ini Dalami Penyimpangan Dana dari Boeing untuk Korban Lion Air

Selain mengaudit sumber dana ACT setiap bulannya, kata Nurul, penyidik juga melakukan audit terhadap pengelolaan dana sosial sebesar Rp138 miliar yang berasal dari Boeing.

Diketahui, Boeing membayarkan dana sosial kepada 68 ahli waris sebagai kompenasasi atas kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Dengan demikian, maka tiap korban semestinya mendapat santunan senilai Rp2 miliar lebih.

Terkait dana terseut, kata Nurul, pihak ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial yang diterimanya dari pihak Boeing ke ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan ACT.

Diduga, pihak Yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana sosial yang diperoleh dari pihak Boeing, karena sebagian dana sosial tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT.

Baca Juga: Diduga Selewengkan Dana Korban Lion Air, Presiden dan Eks Presiden ACT Kembali Diperiksa Polisi!

"Juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan atau kepentingan pribadi ketua pengurus atau presiden saudara A dan wakil ketua pengurus atau vice president saudara IK," kata Nurul.