Setelah Presiden Larang Bicara Penundaan dan Perpanjangan Masa Jabatan: Reshuffle atau Kesetiaan?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Jokowi akhirnya kembali menegaskan perihal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat ramai dalam beberapa pekan. 

Kali ini, Jokowi mewanti-wanti kepada para menterinya agar fokus bekerja dan tidak lagi menyinggung soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.

"Jangan sampai ada yg menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak!" ujar Jokowi dilansir dari Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Lebih jauh, Jokowi memperingatkan menterinya untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Jangan timbulkan polemik di masyarakat, fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," katanya. 

Kerisauan Jokowi bisa dimaklumi. Sebab, setidaknya ada tiga menteri yang bicara tentang masalah tersebut.

Yang paling vokal adalah Menteri Koorinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang terang-terangan ingin pemilu ditunda dengan alasan pemulihan ekonomi dan berdasarkan pada big data yang dia miliki.

Baca Juga: Survei SMRC: Mayoritas Tolak Presiden Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

Meski kemudian big data tak pernah mau diungkap ke publik. Padahal, big data itu disebut berisi sikap masyarakat yang mendukung penundaan pemilu.  

Sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terus terang ingin pemilu ditunda setelah para pengusaha menginginkan suasana yang stabil dan pemulihan ekonomi.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa amandeman UUD 1945 bukanlah hal tabu karena bukan kitab suci.

Tito menyandarkan pada peristiwa para kepala desa dalam acara Silatnas di Gelora Bung Karno (GBK) pekan lalu yang berteriak meminta Jokowi 3 periode.

Menurut Tito hal itu spontan dan memberi bukti bahwa kepala desa "happy" dengan kebijakan Jokowi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, pernyataan Jokowi perlu dilanjutkan dengan ketegasan, yaitu akan semakin terlihat bila diikuti dengan mengganti menteri yang berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan. 

Tak hanya itu, ketegasan dalam bentuk reshuffle menteri yang membelot juga meyakinkan publik bahwa wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden bukan datang dari diri Joko Widodo.

"Kalau itu dilakukan, publik akan berhenti mengkritik pemerintah soal ini, dan berhenti menyasarkan peluru ke Istana," ujar Adi saat dihubungi di program Kompas Petang KOMPAS TV, Rabu (6/4/2022).

Sementara menurut pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, pernyataan Jokowi tampak setelah mendapat tekanan dari berbagi elemen masyarakat.

Bahkan partai koalisi, seperti PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan keras menolak wacana tersebut. 

"Perubahan sikap presiden itu tampaknya setelah mendapat tekanan. Mayoritas masyarakat dengan tegas menolaknya. Karena itu, presiden tampaknya sudah melihat wacana presiden tiga periode tidak menguntungkannya,"ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Katakan Stop Suarakan Tunda atau Perpanjangan Pemilu, APDESI: Konstitusi Kita Tidak Melarang

Presiden justru terkesan semakin tersudut akibat ulah beberapa menteri kepercayaannya.

"Jadi, tekanan dari beberapa elemen masyarakat dan partai politik tampaknya efektif untuk mengubah sikap Jokowi. Tekanan ini tidak boleh kendor agar wacana presiden tiga periode benar-benar mati," kata Jamiluddin.

Istana sebenarnya sudah jauh-jauh hari enggan dikaitkan dengan isu ini.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negera Faldo Maldini mengatakan, tidak ingin Presiden Joko Widodo dianggap sebagai dalang dalam usulan penundaan pemilu.

“Kami tidak ingin Bapak Presiden dan pemerintah dianggap sebagai dalang dari wacana ini,” kata Faldo, Kamis 3 Maret 2022 lalu.

Faldo mengatakan, soal usulan penundaan boleh jadi sudah disampaikan oleh sejumlah pihak kepada Presiden Jokowi.

Namun, katanya, Presiden Jokowi tidak akan menyetujui usulan penundaan pemilu dua tahun ataupun perpanjangan masa periode jabatan presiden.

Namun, apakah setelah ini bisa dijamin tak ada menteri yang mau coba-coba lagi dengan berbagai cara? 

Bagi politikus PDIP Hendrawan Supratikno, pernyataan Jokowi itu justru menjadi batu uji kesetiaan para menterinya.

"(Larangan menyuarakan penundaan pemilu) menjadi batu uji untuk menilai siapa yang tidak mengikuti arahan tersebut," ucap Hendrawan.