Soal Peserta Muktamar NU, Gus Ipul Minta Panitia Transparan agar Tidak Kisruh

JAKARTA, KOMPAS.TV - Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul, meminta panitia Muktamar NU melakukan verifikasi secara terbuka terkait calon peserta muktamar (muktamarin). Hal ini untuk menghindari terjadinya kisruh saat pelaksanaan Muktamar.

Gus Ipul sendiri merupakan salah satu ketua PBNU. Ia juga merupakan salah satu kader NU yang saat ini memiliki jabatan publik, yakni sebagai wali kota Pasuruan.

“Muktamar diputuskan digelar singkat tanggal 22-23 Desember. Karena singkat, panitia harus sudah siap betul. Registrasi harus terbuka jujur apa adanya,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/12/2021).

Lantas, apa alasan Gus Ipul meminta panitia Muktamar NU menggelar registrasi secara terbuka?

Menurutnya, registrasi itu penting. Karena itu, Gus Ipul meminta panitia tidak membuat aturan yang mempersulit agar tidak terjadi kekisruhan.

Baca Juga: Gus Ipul: Terjadi Kekosongan PBNU Jika Muktamar Gagal Digelar Sebelum Tanggal 25 Desember

Prinsipnya, kata mantan ketua GP Ansor itu, selama peserta memiliki SK kepengurusan yang sah, yakni terdapat tanda tangan Rais Aam, Khatib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, maka Cabang atau Wilayah tersebut bisa menjadi peserta muktamar NU.

Hal ini untuk mengantisipasi potensi SK palsu yang bisa saja ditemukan saat Muktamar digelar.

“Registrasi dibuat sederhana tapi memastikan peserta yang berhak mendapatkan tanda peserta. Jadikan wilayah (PWNU) jadi verifikator. Jangan ada yang asli tapi palsu. Libatkan wilayah karena wilayah yang paling tahu,” kata dia.

Baca Juga: Presiden Jokowi akan Buka Muktamar NU ke-34 di Lampung