Fadli Zon: Semoga Bukan Vaksin Hibah yang Diperjualbelikan Kimia Farma

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berharap rencana pemerintah menjual vaksin kepada masyarakat bukan vaksin dari hasil pemberian negara sahabat. Pasalnya, dirinya menilai hal itu tak etis karena seperti mencari untung dari kantong rakyatnya sendiri. 

Seperti diketahui, pemerintah akan melaksanakan program itu di 8 klinik Kimia Farma yang dimulai pada hari ini. Namun pelaksanaan itu harus ditunda karena alasan animo masyarakat yang banyak.

"Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan," tulis Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon, Senin (12/7/2021). 

Baca Juga: Soal Vaksin Individu Berbayar, Menkes: Pemerintah Buka Opsi yang Luas

Ia mengimbau agar program vaksin berbayar itu diurungkan oleh pemerintah. Salah satu alasannya karena semestinya itu negara hadir di tengah krisis, bukan malah mencari untung dari rakyatnya. 

"Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat trus dijual lagi ke rakyat," ujarnya. 

Menurut dia, PT Kimia Farma yang merupakan salah satu BUMN itu seharusnya menjadi pelayan masyarakat untuk mendapatkan kekebalan tubuh dari virus corona.

"BUMN itu bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat bukan cari untung dari rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Ganti menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena perseroan melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.

Baca Juga: PDIP Dukung Program Vaksin Berbayar Kimia Farma: Ringankan Beban Pemerintah

“Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” tuturnya.