Komisi III DPR: Isu Geng dan SARA Tidak Memengaruhi Pemilihan Calon Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bursa pencalonan Kapolri selalu menjadi isu yang ramai dibahas, terutama menyangkut geng yang ada di tubuh kepolisian.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta tidak percaya isu geng maupun SARA dibursa calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis.

Menurutnya di umur Polri yang sudah 74 tahun, konsilidasi antar perwira polri berbeda angkatan tetap tejalin baik dan semakin mantab.

Baca Juga: Opini Budiman - Jokowi Cari Pengganti Kapolri Idham Azis

Ia menulai geng di tubuh polri ada, tapi hal tersebut hanya sekadar isu, dan geng itu tidak bisa menjadi penentu pemilihan calon kapolri.

Wayan mengingatkan pemilihan Kapolri melalui proses dan alur yang berjenjang, ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Presiden, dan Komisi III DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri.

"Katakanlah geng-nya kuat, kalau kriteria dan persyaratannya tidak terpenuhi belum tentu bisa lolos. Jadi saya kurang percaya geng itu bisa dominan mempengaruhi pencalonan Kapolri," ujarnya saat dihubungi, Selasa (24/11/2020).

Wayan menambahkan hal yang sama juga berlaku bagi isu SARA. Ia memastikan SARA tidak berpengaruh dalam pemilihan calon Kapolri ke depan.

Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Dicopot, IPW Menduga Bagian dari Persaingan Bursa Calon Kapolri

"Saya yakin di Komisi III tidak akan berkembang soal SARA itu, karena anggota Komisi III kan anggota MPR juga, yang satu tahun berkali-kali mengadakan sosialisasi empat konsensus kebangsaan. Disitu ada pencerahan tentang nilai-nilai Pancasila dan permasyarakatan konsep Bhineka Tunggal Ika," ujar Wayan.

Guna mewujudkan Polri yang profesional, moderen, dan terpercaya harus memenuhi beberapa syarat agar dapat membawa institusi Polri lebih baik lagi, serta bisa menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal.

Adapun kriteria calon Kapolri, menurut Wayan di antaranya:

1. Harus jujur, seperti Hugeng Imam Santoso, sehingga masyarakat percaya serta bersimpati sehingga akhirnya mendukung kebijakan Kapolri.

Baca Juga: Banyak Kerumunan!! Kapolri Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

2. Harus pintar, karena akan mengurus Indonesia yang sangat luas dengan persoalan yang komplek dan jumlah anggota yang banyak.

3. Berani bersikap tegas di tengah hiruk pikuk demokrasi pada saat ini.

4. Kuat membangun jaringan dengan menjaga kerukunan masyarakat dan bisa menjalin komunikasi baik dengan institusi TNI.

5. Loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah, yang bermuara pada terjaganya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Ini Perintah Kapolri untuk 8 Kapolda yang Baru Dilantik

6. Mampu mengorganisir jajaran di bawahnya dengan baik, terutama Kapolda dan Kapolres agar dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang menuntut keadilan secara sungguh-sungguh. (Iman Firdaus)