6 Rekomendasi KPAI untuk Menggelar Sekolah Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar pengawasan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan protokol adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan-satuan pendidikan.

Kegiatan itu dilakukan KPAI sebelum pemerintah pusat mengumumkan sekolah tatap muka diperbolehkan digelar mulai Januari 2021.

Pemerintah pusat juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memutuskan apakah di daerahnya bisa dilakukan pembelajaran tatap muka.

Baca Juga: Kewenangan Sekolah Tatap Muka di Pemda, KPAI: Pemerintah Pusat Lepas Tanggung Jawab

Serangkaian pengawasan dilakukan KPAI di delapan provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat.

Ada juga pengawasan yang dilakukan di wilayah lain dan dilakukan mitra KPAI yakni KPAD/KPAID.

Sekolah yang didatangi KPAI berjumlah 48 sekolah.

“Mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA/SMK. Kota Madiun (Jawa Timur) baru saya datangi Kamis (19/11/2020), sehari sebelum pemerintah merelaksasi SKB 4 Menteri untuk ketiga kalinya,” urai Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, dikutip dari Kontan.co.id, Jumat (20/11/2020).

Dari hasil pemantauan KPAI, Retno menyebut sebagian besar sekolah belum siap dengan infrastruktur dan protokol yang diperlukan.

"Secara umum, dari 48 sekolah yang didatangi, sebagian besar belum siap. Namun, ada sejumlah sekolah di setiap jenjang yang KPAI nilai sudah sangat siap melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu SMK N 11 Kota Bandung dan SMP N 4 Kota Solo," ungkapnya.  

Baca Juga: Pengumuman Bersama 4 Menteri: Sekolah Tatap Muka Diperbolehkan

Melihat kondisi yang ada, KPAI pun menyampaikan rekomendasi terkait pembukaan kembali sekolah di awal tahun mendatang.

1. Pemda dan pemerintah fokus mempersiapkan infrastruktur juga protokol kesehatan/SOP, dan bersinergi dengan Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, dan gugus tugas Covid-19 di daerah.

2. Pemda dan pemerintah pusat harus mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah demi mencegah sekolah menjadi klaster baru. Kalau daerah belum siap, maka tunda dulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau.

3. KPAI mendorong tes swab bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dengan biaya dari APBD dan APBN sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah.

4. KPAI mendorong pembukaan kembali sekolah tidak ditentukan berdasarkan zonasi Covid-19, namun lebih kepada kesiapan semua pihak.

5. KPAI mendesak Disdik memerintahkan kepada seluruh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan, karena siswa akan masuk bergantian.

6. KPAI meminta Pemda dan sekolah untuk tidak langsung memulai sekolah tatap muka dengan separuh jumlah siswa, namun berangsur mulai dari sepertiga jumlah siswa terlebih dahulu.

Baca Juga: Komisi X DPR Dukung Belajar Tatap Muka