Siap-siap Pemerintah akan Buat Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah perlu menyertakan bukti-bukti kuat terkait hoaks yang dianggap bisa meresahkan masyarakat itu.

Juga termasuk jika platform media sosial tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi hoaks yang telah beredar di masyarakat.

“Ketika pemerintah meminta platform untuk menurunkan konten yang terindikasi hoaks, bukti hukum juga harus disertakan,” kata Semuel.

Baca Juga: Ribuan Hoaks Covid-19 Tersebar di Media Sosial, Menkominfo Sebut Telah Blokir Sebagian Besarnya

"Pemerintah tidak bisa menutup tanpa alasan yang jelas. Ada tahapan-tahapan, kami tidak bisa serta-merta memblokir.”

Menurut Semuel, kementerian lebih memilih pendekatan literasi untuk menangkal hoaks. Caranya, memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa memahami hoaks dan memberikan label hoaks kepada informasi-informasi yang tidak benar, sehingga masyarakat bisa membandingkan fakta.

"Tapi, kalau ada orang yang bertujuan membuat keonaran, akan berhubungan dengan polisi," ucap Semuel.

Baca Juga: Sebarkan Hoax, Twitter Blokir Akun Penasihat Gedung Putih

Kominfo meminta masyarakat yang menemukan hoaks di media sosial untuk melaporkan temuan tersebut kepada Kemenkominfo.

Dari informasi tersebut, nantinya kementerian akan menguji kebenaran fakta di konten tersebut sebelum memberi label hoaks.