Pemerintah Tak Akan Keluarkan Perppu, Muhammadiyah: Sudah Ditebak

"Tidak ada pilihan Perppu. Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai bahwa demo-demo yang dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan berdasarkan protokol kesehatan," kata Donny saat dihubungi, Kamis (8/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

"Jadi silakan menggunakan jalur konstitusional dengan judicial review di MK dan pemerintah bersiap menghadapi itu," sambungnya.

Donny menyebut bahwa pemerintah telah menyerap aspirasi buruh dalam pembahasan UU Cipta Kerja dan menghormati berbagai pendapat yang disampaikan buruh.

Menurutnya, UU Cipta Kerja sudah disahkan dan telah melalui proses konstitusional, sehingga masyarakat juga bisa menggugatnya secara konstitusional.

"Belum ada opsi untuk ke situ. Belum ada pertimbangan untuk opsi menerbitkan perppu. Jadi silakan seperti yang sudah disampaikan Andi Gani, Ketua Serikat Buruh, bahwa buruh akan mengambil jalan konstitusional," jelasnya.

Baca Juga: KSPSI Akan Uji Materi UU Cipta Kerja Dalam Waktu Dekat

Uji Materi UU Cipta Kerja Penyelesaian yang Elegan

Pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai Abdul Mu'ti cara penyelesaian yang elegan.

Menurut Abdul Mu'ti, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi memang jalan keluar yang konstitusional untuk pihak yang keberatan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Menyelesaikan Omnibus Law UU Cipta Kerja ke MK adalah sebuah penyelesaian yang elegan. Memang itulah jalan keluar yang secara konstitusional dapat dilakukan oleh mereka yang berkeberatan," kata Muti.

Sayangnya, Mu'ti menduga, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi mulai surut.

Alasan pertama, sempat beredar isu dunia maya, Presiden Joko Widodo meminta dukungan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Omnibus Law ini.

"Ini menjadi alasan kenapa masyarakat enggan membawa permasalahan ke MK," ujarnya.

Alasan kedua, banyak permasalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tidak segera dilaksanakan.