Kritik untuk Jokowi, Pandemi Covid-19, dan Rontoknya Ekonomi

Anggaran PEN yang diniatkan guna memulihkan ekonomi nasional mencapai Rp695 triliun. Namun, berbagai upaya tersebut belum menunjukkan hasil.

Buktinya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II jauh lebih buruk dari prediksi. Kondisi tersebut diprediksi akan berlanjut hingga kuartal III. Sementara, hingga saat ini masyarakat diprediksi masih menahan konsumsi akibat efek pandemi.

Baca Juga: Jokowi Marah Lagi ke Menterinya Soal Anggaran, Tanda Reshuffle?

Konsumsi juga menurun karena lonjakan PHK karyawan yang masih terus terjadi. Kebijakan ‘berdamai dengan pandemi’ atau new normal yang diharapkan bisa memulihkan perekonomian hasilnya juga belum kelihatan.

Berbagai kondisi ini disebut karena sejak awal pemerintah keliru menetapkan prioritas. Seharusnya saat pertama kali virus corona terkonfirmasi ada di Indonesia, pemerintah segera melakukan berbagai tindakan guna mencegah penyebarannya seperti karantina wilayah.

Namun, dengan dalih ekonomi pemerintah tak mau menerapkan kebijakan tersebut. Padahal perekonomian mustahil tumbuh jika negara gagal mengatasi pandemi.

Di sisi lain, angka kasus Covid-19 masih relatif tinggi. Sejumlah daerah yang sebelumnya sempat dinyatakan ‘aman’ angka kasusnya kembali naik signifikan.

Melihat kondisi ini, pemerintah harus tegas dalam menentukan prioritas, menyelesaikan pandemi atau membenahi ekonomi. Pemerintah tak bisa menyelamatkan keduanya bersamaan. Harus ada yang diprioritaskan. Pemerintah fokus dulu menangani pandemi. Setelah itu, baru membenahi ekonomi.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus, Stafsus Menkeu: Dorong di Kuartal III

Mendongkrak Daya Beli

Lambannya penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan untuk masyarakat disebut sebagai penyebab tingkat kontraksi ekonomi Indonesia lebih buruk dari prediksi. Karena bantuan untuk masyarakat, terutama dalam bentuk tunai, bisa memberi dorongan signifikan bagi perekonomian.

Menurut sejumlah ekonom, porsi konsumsi rumah tangga berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Kinerja ekonomi banyak ditentukan dari konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat. Penguatan konsumsi rumah tangga dalam masa pandemi Covid-19 dinilai dapat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Untuk itu, pemerintah perlu menambah anggaran untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Baca Juga: Tentang Resesi, Teknikal Resesi dan Tugas Pemerintah

Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tidak terjun bebas lagi. Daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama agar ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk.

Selain itu, pemerintah juga harus kreatif memanfaatkan sejumlah peluang guna meningkatkan perekonomian. Sejumlah sektor seperti kesehatan dan komunikasi bisa didongkrak guna memaksimalkan upaya pemerintah memperbaiki perekonomian nasional. Pasalnya di masa pandemi ini, kesehatan dan komunikasi menjadi dua hal yang paling dibutuhkan dan dicari.

#Covid19 #Corona #Jokowi