Sidang Mahkamah Internasional Hari ke-3: AS Sebut Israel Tidak Wajib Mundur dari Wilayah Palestina

DEN HAAG, KOMPAS.TV - Perwakilan Amerika Serikat (AS) di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Richard Visek, mengatakan Israel secara hukum tidak wajib mundur dari wilayah Palestina yang didudukinya.

Menurutnya, desakan agar Israel menarik diri dari wilayah yang didudukinya harus mempertimbangkan keamanan Israel.

Visek berbicara dalam sidang Mahkamah Internasional yang membahas tentang legalitas pendudukan Israel atas wilayah Palestina yaitu Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, Rabu (21/2/2024).

AS menjadi salah satu negara yang menolak permintaan Otoritas Palestina dan sejumlah negara lain agar Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan militer Israel atas Palestina, ilegal dan memerintahkan Israel untuk segera menghentikannya, termasuk membongkar permukiman-permukiman khusus Yahudi.

Visek yang juga penasihat hukum di Departemen Luar Negeri AS, menjelaskan, "Kerangka yang telah ditetapkan untuk mencapai perdamaian menyeluruh bersandar pada resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB."

"Intinya, resolusi ini dan yang berikutnya menyerukan penerapan dua persyaratan yang saling tergantung dan tak terpisahkan untuk perdamaian yang adil dan abadi."

"Pertama, penarikan semua pasukan dari wilayah yang diduduki, dan kedua, perdamaian serta keamanan bagi negara-negara di Timur Tengah melalui pengakuan kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik setiap negara di kawasan itu."

"Dewan Keamanan menetapkan bahwa penarikan pasukan Israel terkait erat dengan pengakhiran belligerency atau konflik bersenjata."

Visek berpendapat pengadilan "seharusnya tidak menyatakan Israel memiliki kewajiban hukum untuk segera dan tanpa syarat menarik diri dari wilayah yang diduduki."

Sebaliknya, menurut dia, pengadilan dapat menangani pertanyaan-pertanyaan yang ada "dalam kerangka yang sudah ada berdasarkan prinsip pertukaran tanah untuk perdamaian."

Israel menduduki Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, daerah-daerah yang diinginkan oleh Palestina menjadi negara, dalam perang 1967.

Israel menarik diri dari Gaza pada 2005. Tetapi, masih mengendalikan perbatasan darat, laut, dan udara Gaza. Sedangkan satu pintu perbatasan dikendalikan Mesir.

Baca Juga: Hari Kedua Persidangan di Mahkamah Internasional: Dunia Mengecam Pendudukan Israel di Palestina

Para pemimpin Israel selama ini membantah wilayah tersebut secara resmi dijajah berdasarkan klaim bahwa mereka direbut dari Yordania dan Mesir selama perang tahun 1967, bukan dari Palestina yang berdaulat.

Mesir, Uni Emirat Arab, dan Kuba adalah tiga dari beberapa negara yang mendapat giliran berbicara pada hari ketiga sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, Rabu.

Penasihat hukum Mesir, Jasmine Moussa, dalam sidang mengatakan serangan terus-menerus Israel di Gaza yang membunuh lebih dari 29.000 warga Palestina dan memaksa 2,3 juta orang mengungsi, jelas melanggar hukum internasional.

"Mengejutkan beberapa negara tidak ingin Mahkamah Internasional memberikan pendapat hukumnya. Apa pesan yang disampaikan tentang penghormatan mereka terhadap keadilan internasional dan supremasi hukum?" tanya Moussa.

Dia mengatakan Timur Tengah "menginginkan perdamaian dan stabilitas" serta "resolusi komprehensif dan berkelanjutan terhadap konflik Palestina-Israel."

Adapun perwakilan Uni Emirat Arab, Lana Nusseibeh, mengatakan potensi terwujudnya perdamaian dan negara Palestina yang merdeka, terancam oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel yang meningkat tajam belakangan ini.