Pemilu Parlemen Pakistan: Antara Mood Rakyat dan Harapan Perubahan, Dibayangi Dinasti Politik

ISLAMABAD, KOMPAS.TV - Sebanyak 127 juta pemilih Pakistan bersiap memilih parlemen baru pada Kamis, (8/2/2024), dalam Pemilu yang ke-12 dalam sejarah 76 tahun negara ini, yang diliputi krisis ekonomi, kudeta militer, hukum darurat, militansi, kerusuhan politik, dan perang dengan India.

Di malam menjelang pemilihan, Kamis (8/2/2024) dua kantor politik di barat daya Pakistan menjadi sasaran bom, menewaskan setidaknya 30 orang.

Sebanyak 44 partai politik bersaing untuk meraih 266 kursi yang diperebutkan di Majelis Nasional, atau rumah parlemen, dengan tambahan 70 kursi yang diperuntukkan bagi perempuan dan minoritas.

Setelah pemilihan, parlemen baru akan memilih seorang perdana menteri. Jika tidak ada partai yang meraih mayoritas mutlak, partai dengan jumlah kursi terbanyak dapat membentuk pemerintahan koalisi.

Mereka yang Berkompetisi

Politik Pakistan didominasi oleh  tiga partai utama: Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dan Pakistan People's Party (PPP).

PML-N menjadi pesaing utama, dengan dua mantan perdana menteri, Nawaz Sharif dan adiknya, Shehbaz Sharif, berada di kertas suaranya.

Sekutu mereka, PPP, yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto-Zardari, anggota dari dinasti politik, memiliki basis kekuatan di selatan negara. Meskipun tidak memungkinkan untuk meraih cukup suara menjadi perdana menteri, Bilawal bisa saja menjadi bagian dari pemerintahan koalisi di bawah kepemimpinan Sharif.

Namun, absennya pendiri PTI, Imran Khan, mantan legenda kriket yang bertransformasi menjadi politikus Islam, menjadi fokus utama dalam percakapan publik di Pakistan.

Meskipun adalah hal yang umum bagi perdana menteri Pakistan dihantui oleh tuduhan korupsi dan kasus hukum, intensitas tindakan hukum terhadap Khan belum pernah terjadi sebelumnya. Khan berada di penjara dengan empat vonis pidana, tiga di antaranya baru dijatuhkan minggu lalu, sehingga dia tidak diizinkan ikut serta dalam pemilihan atau menduduki jabatan publik.

Dia dijatuhi hukuman tiga, 10, 14, dan tujuh tahun, yang akan dijalani secara bersamaan, dan menghadapi lebih dari 150 kasus hukum lainnya. Partainya berpendapat mereka tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkampanye.

Partai politik kecil yang bersifat keagamaan dan menarik bagi sebagian warga negara yang konservatif, meskipun tidak memiliki peluang memenangkan mayoritas, masih bisa menjadi bagian dari pemerintahan koalisi.

Meskipun militer Pakistan tidak berpartisipasi dalam pemilihan, mereka merupakan kekuatan sebenarnya di balik layar. Militer memerintah Pakistan selama setengah dari sejarahnya dan memiliki pengaruh besar dalam keputusan pemerintah.

Baca Juga: Dituduh Bocorkan Rahasia Negara, Mantan PM Pakistan Imran Khan Dihukum 10 Tahun Penjara

Masalah Utama yang Dibahas dalam Kampanye Pemilu Pakistan

Pemerintah selanjutnya akan menghadapi daftar tugas yang panjang, termasuk memperbaiki ekonomi, meningkatkan hubungan dengan tetangga Afghanistan yang diperintah oleh Taliban, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan menyelesaikan pemadaman listrik sepanjang tahun. Selain itu, penanganan kelompok militan agama dan separatis juga menjadi prioritas.

Pakistan bergantung pada bantuan luar untuk menjaga cadangan devisa asingnya dan menghindari kebangkrutan. Dana Moneter Internasional, serta sekutu seperti Tiongkok dan Arab Saudi, membiayai negara ini dengan miliaran dolar.