Pemilu Parlemen Pakistan: Antara Mood Rakyat dan Harapan Perubahan, Dibayangi Dinasti Politik

ISLAMABAD, KOMPAS.TV - Sebanyak 127 juta pemilih Pakistan bersiap memilih parlemen baru pada Kamis, (8/2/2024), dalam Pemilu yang ke-12 dalam sejarah 76 tahun negara ini, yang diliputi krisis ekonomi, kudeta militer, hukum darurat, militansi, kerusuhan politik, dan perang dengan India.

Di malam menjelang pemilihan, Kamis (8/2/2024) dua kantor politik di barat daya Pakistan menjadi sasaran bom, menewaskan setidaknya 30 orang.

Sebanyak 44 partai politik bersaing untuk meraih 266 kursi yang diperebutkan di Majelis Nasional, atau rumah parlemen, dengan tambahan 70 kursi yang diperuntukkan bagi perempuan dan minoritas.

Setelah pemilihan, parlemen baru akan memilih seorang perdana menteri. Jika tidak ada partai yang meraih mayoritas mutlak, partai dengan jumlah kursi terbanyak dapat membentuk pemerintahan koalisi.

Mereka yang Berkompetisi

Politik Pakistan didominasi oleh  tiga partai utama: Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dan Pakistan People's Party (PPP).

PML-N menjadi pesaing utama, dengan dua mantan perdana menteri, Nawaz Sharif dan adiknya, Shehbaz Sharif, berada di kertas suaranya.

Sekutu mereka, PPP, yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto-Zardari, anggota dari dinasti politik, memiliki basis kekuatan di selatan negara. Meskipun tidak memungkinkan untuk meraih cukup suara menjadi perdana menteri, Bilawal bisa saja menjadi bagian dari pemerintahan koalisi di bawah kepemimpinan Sharif.

Namun, absennya pendiri PTI, Imran Khan, mantan legenda kriket yang bertransformasi menjadi politikus Islam, menjadi fokus utama dalam percakapan publik di Pakistan.

Meskipun adalah hal yang umum bagi perdana menteri Pakistan dihantui oleh tuduhan korupsi dan kasus hukum, intensitas tindakan hukum terhadap Khan belum pernah terjadi sebelumnya. Khan berada di penjara dengan empat vonis pidana, tiga di antaranya baru dijatuhkan minggu lalu, sehingga dia tidak diizinkan ikut serta dalam pemilihan atau menduduki jabatan publik.

Dia dijatuhi hukuman tiga, 10, 14, dan tujuh tahun, yang akan dijalani secara bersamaan, dan menghadapi lebih dari 150 kasus hukum lainnya. Partainya berpendapat mereka tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkampanye.

Partai politik kecil yang bersifat keagamaan dan menarik bagi sebagian warga negara yang konservatif, meskipun tidak memiliki peluang memenangkan mayoritas, masih bisa menjadi bagian dari pemerintahan koalisi.

Meskipun militer Pakistan tidak berpartisipasi dalam pemilihan, mereka merupakan kekuatan sebenarnya di balik layar. Militer memerintah Pakistan selama setengah dari sejarahnya dan memiliki pengaruh besar dalam keputusan pemerintah.

Baca Juga: Dituduh Bocorkan Rahasia Negara, Mantan PM Pakistan Imran Khan Dihukum 10 Tahun Penjara

Masalah Utama yang Dibahas dalam Kampanye Pemilu Pakistan

Pemerintah selanjutnya akan menghadapi daftar tugas yang panjang, termasuk memperbaiki ekonomi, meningkatkan hubungan dengan tetangga Afghanistan yang diperintah oleh Taliban, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan menyelesaikan pemadaman listrik sepanjang tahun. Selain itu, penanganan kelompok militan agama dan separatis juga menjadi prioritas.

Pakistan bergantung pada bantuan luar untuk menjaga cadangan devisa asingnya dan menghindari kebangkrutan. Dana Moneter Internasional, serta sekutu seperti Tiongkok dan Arab Saudi, membiayai negara ini dengan miliaran dolar.

IMF, yang pada Juli tahun lalu menyetujui bailout senilai $3 miliar yang sangat dinanti, memperingatkan tentang inflasi tinggi yang berkelanjutan tahun ini, sekitar 24%, dan peningkatan tingkat kemiskinan.

Seperti halnya negara-negara lain, warga Pakistan menghadapi biaya hidup yang meningkat. Mereka harus mengatasi pemadaman gas semalaman dan pemadaman listrik berjam-jam, tanpa pemerintah yang berhasil mengatasi krisis listrik ini.

Hubungan dengan Afghanistan dan penguasa Taliban-nya memburuk setelah Pakistan mulai menangkap dan deportasi orang asing yang tinggal di negara ini secara ilegal, termasuk sekitar 1,7 juta warga Afghanistan.

Kedua negara tetangga ini sering saling menyalahkan atas serangan militan lintas batas dan sering terjadi bentrokan yang menutup persimpangan penting.

Pakistan dilanda banjir pada musim panas 2022, menewaskan 1.700 orang dan pada satu titik sepertiga negara terendam air, menyebabkan kerugian miliaran dolar.

Menurut badan amal Islamic Relief berbasis di Inggris, hanya sekitar 5% dari rumah yang rusak dan hancur dibangun kembali sepenuhnya.

Kelompok militan Taliban Pakistan, atau Tehreek-e-Taliban Pakistan, kembali berperang untuk menggulingkan pemerintah dan menerapkan khilafah Islam. Di provinsi Baluchistan barat daya, di mana Taliban Pakistan juga memiliki kehadiran, kelompok separatis Baloch melakukan pemberontakan selama bertahun-tahun untuk mencapai kemerdekaan dan mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber daya.

Sebuah serangkaian serangan bom yang dahsyat menghantam kantor pemilihan terpisah di Baluchistan, menewaskan setidaknya 30 orang dan melukai lebih dari dua puluh orang lainnya pada hari Rabu. Saat ini belum ada pihak yang mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut.

Baca Juga: 29 Orang Tewas dalam Dua Serangan Bom di Pakistan, Sehari Jelang Pemilu

Mood Masyarakat Pakistan atas Pemilu

Sebagian besar warga Pakistan merasa jenuh setelah bertahun-tahun pertikaian politik dan tidak adanya perbaikan dalam standar hidup mereka. Masyarakat dengan cepat menyampaikan keyakinan tidak akan ada yang berbeda maupun berubah setelah pemilihan kali ini.

Diskualifikasi Khan dari ikut serta dalam pemilihan memicu kemarahan pendukungnya, yang bersumpah untuk menunjukkan loyalitas mereka di kotak suara. Namun, tindakan hukum dan keamanan yang intens terhadap Khan dan pengikutnya mungkin menguras semangat mereka.

Selain itu, tidak ada jaminan pemilih PTI akan datang dalam jumlah yang cukup untuk memberikan kemenangan kepada partai tersebut, atau suara mereka akan dihitung dengan adil. Kementerian Luar Negeri menyatakan akan ada 92 pengamat pemilihan internasional, termasuk dari Uni Eropa dan kedutaan asing.

Faktor lain yang membentuk sentimen publik adalah kembalinya mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif pada Oktober tahun lalu, setelah empat tahun hidup di pengasingan diri di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara di tanah air.

Dalam beberapa minggu setelah kembali, vonis hukuman terhadapnya dibatalkan, membebaskannya untuk mencari masa jabatan keempatnya. Meskipun banyak kontroversi selama bertahun-tahun, Sharif menikmati popularitas yang besar dan tampaknya memiliki jalur yang relatif mulus menuju perdana menteri.

Kontras tajam dalam perlakuan terhadap dua kandidat utama, Sharif, dengan kembalinya yang cepat dan lancar, dan Khan, dengan rintangan hukum yang tampaknya sulit diatasi, membuat banyak orang percaya kemenangan Sharif hampir pasti.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan pemilihan ini kemungkinan besar tidak akan berlangsung bebas atau adil. Para ahli juga memperingatkan seluruh intrik politik sejak penggulingan Khan pada tahun 2022 memupuk sentimen anti-pemerintah.

Ini, pada gilirannya, menimbulkan apatis yang berkembang di antara pemilih dan mengancam partisipasi yang rendah, yang dapat lebih merusak kredibilitas pemilihan. Di tengah ketidakpuasan dan perpecahan, menjadi sulit untuk membentuk koalisi yang kuat yang dapat sepakat dan berkerja untuk perubahan yang signifikan di Pakistan.