Rencana Biadab Israel atas Gaza dan Warganya: Pengusiran ke Sinai, Pulau Buatan, hingga Bom Nuklir

ANKARA, KOMPAS.TV - Selain serangan bom yang mematikan dengan korban hampir 26.000 jiwa sejak 7 Oktober, tema utama serangan Gaza Israel yang berlangsung adalah dehumanisasi terhadap Palestina dan pernyataan eksplisit mengenai niat untuk mengusir seluruh penduduk Gaza.

Pernyataan itu telah dikecam habis oleh kelompok hak asasi manusia, pakar hukum, dan pejabat PBB sebagai rencana pembersihan etnis di Gaza, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu pada Kamis (25/1/2024).

Pernyataan kontroversial lainnya mengenai pemusnahan total Gaza dan penduduknya juga menjadi bagian penting dari kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Pengadilan Internasional (ICJ), yang akan memutuskan langkah-langkah sementara pada hari Jumat, (26/1/2024).

Garis merah dari semua rencana kontroversial ini adalah rencana biadab Israel untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza, baik melalui pemaksaan pengusiran ke Semenanjung Sinai Mesir atau pulau buatan di Laut Tengah, melalui pendudukan permanen Gaza dengan pemukiman Yahudi ilegal, atau bahkan seruan lantang untuk melepas bom nuklir ke Gaza.

Bahkan sekutu Israel yang paling setia, Amerika Serikat, menolak seluruh rencana tersebut, seperti laporan Anadolu, Kamis, (25/1/2024).

“Washington telah menyatakan dengan jelas bahwa warga sipil tidak boleh dipaksa meninggalkan Gaza dalam keadaan apa pun,” kata Linda Thomas-Greenfield, utusan AS untuk PBB, dalam pernyataan terbarunya.

“Kami menolak dengan tegas pernyataan beberapa menteri dan anggota parlemen Israel yang menyerukan pemukiman kembali Palestina di luar Gaza. Pernyataan-pernyataan ini, bersama dengan pernyataan-pernyataan oleh pejabat Israel yang menyerukan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina atau penghancuran Gaza, adalah tidak bertanggung jawab, memprovokasi, dan hanya membuat sulit untuk mencapai perdamaian yang langgeng,” ujarnya.

Baca Juga: Besok, Mahkamah Internasional Putuskan Apakah Israel Harus Tangguhkan Operasi Militernya di Gaza

Melepas bom nuklir di Gaza

Tanpa keraguan, ancaman Israel yang paling mengerikan terungkap pada hari Rabu, ketika Menteri Warisan sayap kanan Israel, Amichai Eliyahu, memperbarui seruannya untuk menghancurkan Jalur Gaza dengan “bom nuklir.”

“Bahkan di Den Haag mereka tahu posisi saya,” katanya dalam wawancara, merujuk kepada ICJ.

Eliyahu sebelumnya pada bulan November mengatakan, melepas bom nuklir di Jalur Gaza adalah “sebuah opsi.”

Menteri garis keras ini, yang menggunakan retorika ekstrem melawan Palestina, juga menyerukan agar penduduk Gaza didorong untuk pindah dari enklave tersebut.

Tim hukum Afrika Selatan di ICJ juga mencantumkan pernyataan Eliyahu dalam gugatannya ke pengadilan tinggi PBB.

David Campbell, profesor hubungan internasional di Universitas Wina, mengkritik pernyataan Eliyahu sebagai “benar-benar tidak dapat dibenarkan.”

“Rencana-rencana itu benar-benar tidak dapat diterima,” katanya kepada Anadolu, merujuk juga pada rencana Israel untuk memindahkan penduduk Gaza dari wilayah mereka.

Campbell juga menekankan menteri tersebut berasal dari ideologi sayap kanan jauh dan telah memicu kemarahan dari dunia Barat, “Reaksi terhadap pernyataannya dari dunia Barat sangat kritis dan negatif,” katanya.

Baca Juga: Terekam oleh TV Inggris, Pria Palestina Ditembak Mati Tentara Israel Saat Mengibarkan Bendera Putih

Pindah ke 'pulau buatan'

Rencana terbaru lainnya diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, yang menampilkan video berjudul “Inisiatif Pulau Buatan Gaza” dalam pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa hari Senin.

“Pembangunan pulau buatan dengan pelabuhan dan instalasi infrastruktur sipil di lepas pantai Gaza akan memberikan warga Palestina akses kemanusiaan, ekonomi, dan transportasi ke dunia, tanpa mengancam keamanan Israel,” kata narator video tersebut.

Presentasi ini mendapat kritik keras dari Palestina dan pihak lain di seluruh dunia.

Josep Borrell, wakil tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan kepada wartawan bahwa Katz “seharusnya lebih baik menggunakan waktunya untuk mengkhawatirkan keamanan negaranya dan jumlah kematian yang tinggi di Timur Tengah serta jumlah kematian yang tinggi di Gaza.”

Baca Juga: Sidang Dewan Keamanan PBB Penuh Kecaman dan Tuntutan ke Israel, Indonesia Salah Satu Paling Keras

Pengusiran ke Sinai

Usulan Kementerian Intelijen Israel yang diungkapkan pada akhir Oktober mencakup tiga opsi untuk Gaza pasca-perang, termasuk memindahkan penduduknya ke Semenanjung Sinai Mesir.

Dokumen tersebut menyatakan pengusiran ini akan memberikan keuntungan strategis tetapi memerlukan dukungan dari AS dan sekutu Israel lainnya, menurut surat kabar Israel Haaretz.

Dokumen tersebut juga menyebutkan kemungkinan awalnya memindahkan penduduk ke kota-kota tenda sementara sebelum mendirikan komunitas permanen di utara Sinai.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dengan tegas menentang ide ini, sementara AS juga secara publik dan pribadi menentang ide ini, dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebutnya sebagai "pilihan yang tidak dapat diterima."

Presiden AS Joe Biden dan al-Sisi dalam diskusi mereka juga menekankan, warga Palestina di Gaza tidak boleh dipindahkan ke Mesir atau negara lain.

Tentang rencana Sinai, Campbell mengatakan itu adalah "tidak mungkin," baik untuk Uni Eropa maupun AS, menambahkan bahwa "tidak ada pembenaran untuk ini."

Baca Juga: Israel Ingin Hilangkan Palestina dari Peta Dunia, Indonesia Desak DK PBB Lakukan 3 Hal Ini

Pendudukan melalui permukiman

Menteri Israel juga menyuarakan dukungan untuk mendirikan kembali permukiman Yahudi di Gaza.

Israel telah mendirikan banyak pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang tidak diakui oleh hukum internasional dan oleh karena itu ilegal.

Israel tidak memiliki pemukiman di Jalur Gaza sejak tahun 2005, tetapi Menteri Luar Negeri Katz mengemukakan ide tersebut dalam pernyataan terbarunya.

Dia mengatakan itu akan menjadi "pesan tegas kepada musuh-musuh pembunuh kita," mengklaim sebagian besar masyarakat Israel setuju bahwa "hanya pemukiman yang membawa keamanan."

Faktor Amerika Serikat

Campbell, akademisi Universitas Wina, mengatakan pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu mungkin terdorong untuk bertindak cepat terhadap ide-ide kontroversial ini karena pemilihan AS yang akan datang.

Ada kemungkinan "Netanyahu sedang berspekulasi tentang kepergian Biden," katanya, menyebut reaksi AS yang tidak biasa terhadap beberapa langkah Israel meskipun telah sepenuhnya mendukung serangan brutal terhadap Gaza.

"Mungkin saja, mantan Presiden AS Donald Trump akan kembali berkuasa," katanya, menekankan bahwa kemungkinan Biden akan pergi mungkin menjadi pemicu tindakan Israel saat ini.

"Tetapi, Anda tahu, Trump bisa tidak dapat diprediksi," tambahnya, mengatakan bahwa pebisnis yang menjadi presiden mungkin ingin mendekatkan diri kepada "negara-negara Arab kaya di Teluk" ketika ia kembali berkuasa.

“Jadi, Netanyahu mungkin berpikir, ‘Jika saya tidak bisa berhubungan baik dengan Biden, dia tidak akan lama berada di jabatannya, bagaimanapun juga.’

Tetapi Trump mungkin tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam konflik di Timur Tengah dan mungkin tidak terlalu mendukung mengirimkan pasukannya ke sana,” kata Campbell menyimpulkan.