Sidang Dewan Keamanan PBB Penuh Kecaman dan Tuntutan ke Israel, Indonesia Salah Satu Paling Keras

NEW YORK, KOMPAS.TV - Anggota Dewan Keamanan PBB terus mendesak adanya gencatan senjata di Jalur Gaza dalam pertemuan hari Selasa (23/1/2024) mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk soal Palestina.

Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sidang Dewan Keamanan PBB memperingatkan Israel bahwa penolakan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara akan memperpanjang konflik yang mengancam perdamaian global dan memberi keberanian kepada ekstremis di seluruh dunia.

Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sidang tersebut memperingatkan Israel bahwa penolakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara akan memperpanjang konflik yang mengancam perdamaian global dan memberi keberanian kepada ekstremis di seluruh dunia.

"Hak rakyat Palestina untuk membangun negara yang sepenuhnya independen harus diakui oleh semua, dan penolakan menerima solusi dua negara oleh pihak manapun harus dengan tegas ditolak," kata Guterres dalam pernyataan paling kerasnya tentang perang Israel-Hamas. 

"Solusi satu negara dengan jumlah Palestina yang begitu besar di dalamnya tanpa rasa kebebasan, hak, dan martabat yang nyata ... akan tak terbayangkan," katanya.

Guterres juga memperingatkan risiko eskalasi regional konflik kini menjadi kenyataan, menunjuk Lebanon, Yaman, Suriah, Irak, dan Pakistan. Dia mendesak semua pihak untuk mundur dari jurang dan mempertimbangkan biaya mengerikan dari perang yang lebih luas.

Pertemuan yang dipimpin Sekjen PBB Antonio Guterres melibatkan menlu dan duta besar senior dari 15 anggota Dewan beserta negara lain yang akan menyampaikan pandangannya mengenai krisis di Gaza, yang menghadapi krisis kemanusiaan akibat operasi militer Israel dan jumlah kematian yang meningkat sementara panggilan untuk gencatan senjata segera semakin meningkat.

Riyad Al-Maliki, Menteri Luar Negeri dan Warga Negara Negara Palestina, dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengatakan pemimpin Israel tidak melihat rakyat Palestina sebagai realitas empiris dan politik untuk hidup berdampingan, melainkan sebagai ancaman demografis yang harus dihapus melalui kematian, pengusiran, atau penundukan.

Baca Juga: Israel Ingin Hilangkan Palestina dari Peta Dunia, Indonesia Desak DK PBB Lakukan 3 Hal Ini

Hanya ada dua jalan ke depan, tegasnya, satu yang dimulai dengan kebebasan Palestina dan menuju perdamaian bersama serta keamanan di wilayah itu, atau satu lagi, terus menolak kemerdekaan dan menghukum wilayah itu melalui konflik tak berujung.

"Israel tidak boleh lagi bermimpi ada jalan ketiga di mana dapat memilih pendudukan terus-menerus dan kolonialisme serta apartheid dan dengan cara tertentu masih dapat mencapai perdamaian dan keamanan regional," tegasnya.

Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menyuarakan salah satu kecaman dan tuntutan terkuat dari Israel.

Retno Marsudi mengatakan, pada 18 Januari, PM Netanyahu secara terbuka menyatakan tidak akan membiarkan negara Palestina ada. 

"Indonesia dengan tegas menolak pernyataan ini. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Ini menguak tujuan utama Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia."

IA lebih lanjut menantang Dewan Keamanan, "Akankah Dewan ini tetap diam di hadapan niat seperti itu? Ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah adalah bahaya nyata dan sedang berlangsung."

Indonesia menuntut gencatan senjata segera dan permanen.

"Ini akan mengubah segalanya. Yang lebih penting, ini akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai pekerjaan rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara," tegas Retno Marsudi.

Pada saat yang sama, penting untuk mendukung pekerjaan Koordinator Kemanusiaan dan Rekonstruksi Senior PBB untuk membuka jalan bagi penyampaian bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa di Gaza.

Kedua, Indonesia menuntut bahwa Palestina harus segera mendapat keanggotaan penuh PBB. "Ini penting untuk memulai pekerjaan yang adil dan seimbang pada solusi dua negara dan menghentikan agresi brutal Israel."